KUNINGAN(VOX) – Kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana alam di Kabupaten Kuningan kembali diperkuat. Jajaran Korem 063/Sunan Gunung Jati (SGJ) menggelar Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Bencana Alam secara daring melalui video conference, Kamis (8/1/2026), yang dipusatkan di Command Center tiap daerah, termasuk di Kodim 0615/Kuningan.
Forum koordinasi ini dipimpin langsung oleh Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, dan diikuti oleh seluruh unsur pemerintah daerah di wilayah teritorialnya. Di Kabupaten Kuningan, kegiatan diselenggarakan oleh Kodim 0615/Kuningan, dengan dihadiri Bupati Kuningan, Ketua DPRD, Forkopimda, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta instansi teknis kebencanaan.
Usai kegiatan, Dandim 0615/Kuningan Letkol Arh Hafda Prima Agung menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mitigasi bencana Kuningan, khususnya dalam menghadapi potensi ancaman akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem 2026.
“Kegiatan ini diinisiasi langsung oleh Danrem 063/SGJ dan dilaksanakan online di command center masing-masing daerah. Alhamdulillah, seluruh unsur pimpinan daerah dapat hadir dan mengikuti dengan serius,” ujar Hafda.
Dalam forum tersebut, BMKG Jawa Barat memaparkan kondisi iklim dan cuaca terkini di wilayah Ciayumajakuning, memberikan gambaran awal mengenai potensi risiko bencana berbasis perubahan cuaca. Sementara itu, Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat menyampaikan evaluasi kejadian bencana sepanjang 2025 dan memetakan potensi ancaman 2026 yang perlu diantisipasi.
Hafda menilai bahwa kehadiran para pimpinan daerah dalam rakor ini menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu mitigasi bencana Kuningan, yang diharapkan dapat diwujudkan dalam langkah-langkah konkret di lapangan.
Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah bencana longsor, yang masih menjadi ancaman utama di Kabupaten Kuningan. Dengan karakteristik wilayah perbukitan, edukasi kepada masyarakat di kawasan rawan longsor menjadi prioritas.
“Yang paling penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa daerah rawan longsor sebaiknya tidak dihuni. Untuk mencegah banjir, masyarakat juga harus aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama selokan dan drainase,” tegas Hafda.
Hal serupa disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, yang menilai rakor ini bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari early warning system non-struktural, terutama melalui penyampaian informasi dan evaluasi penanganan bencana.
“Dari sini kita bisa belajar dan menyusun langkah mitigasi yang sederhana namun efektif. Mitigasi non-struktural harus dilakukan secara masif agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Indra.
Indra berharap hasil rakor ini dapat diteruskan hingga tingkat desa dan RW, sehingga mitigasi bencana Kuningan dapat berjalan secara kolektif dan berlapis, bukan hanya di level kebijakan, tetapi juga di level kesadaran masyarakat.
Tinggalkan Balasan