KUNINGAN(VOX) – Sejumlah elemen mahasiswa yang terdiri dari PMII, Presidium Pergerakan Kuningan (PERAK), dan BEM UNISA menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Kuningan, Jumat (20/2/2026). Aksi tersebut merupakan refleksi satu tahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.
Aksi dipimpin oleh Ketua PMII Rizal Nurfachrozy, Presidium PERAK Ahmad Rio Nugraha, serta Ketua BEM UNISA M. Saepul R. Dalam orasinya, mereka menyampaikan berbagai persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan secara maksimal.
Beberapa isu yang disoroti antara lain persoalan kemiskinan, ketimpangan pembangunan infrastruktur, kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah, serta kebijakan tunjangan DPRD yang menggunakan SK Bupati dan dinilai perlu transparansi kepada publik.
Ketua PMII, Rizal Nurfachrozy, menyampaikan bahwa refleksi satu tahun kepemimpinan seharusnya menjadi momentum evaluasi terbuka.
“Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah perubahan. Namun yang kami lihat, persoalan mendasar seperti kemiskinan dan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Presidium PERAK, Ahmad Rio Nugraha, menyoroti soal konsistensi kepemimpinan dalam merespons aspirasi publik.
“Kami hanya ingin berdialog langsung. Jika pendopo adalah rumah rakyat, maka rakyat berhak untuk didengar. Transparansi kebijakan, termasuk soal tunjangan dewan melalui SK Bupati, harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” ucapnya.
Ketua BEM UNISA, M. Saepul R, menambahkan bahwa mahasiswa datang bukan untuk mencari konflik, melainkan meminta dialog terbuka.
“Kemarin Bupati hadir menemui massa aksi di pendopo bersama beberapa instansi. Hari ini, saat mahasiswa menyampaikan refleksi kinerja, justru dikabarkan berada di luar kota. Publik tentu berhak bertanya, apakah ada perbedaan perlakuan terhadap suara yang berbeda?” katanya.
Massa aksi sempat meminta Bupati Kuningan untuk hadir menghadap massa. Namun hingga aksi berlangsung, Bupati tidak berada di lokasi dengan alasan agenda luar kota. Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan peserta aksi karena sehari sebelumnya Bupati diketahui menemui aksi lain di tempat yang sama.
Aksi berjalan damai dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Setelah menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap kepada perwakilan pemerintah daerah, massa akhirnya membubarkan diri dengan menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah daerah, khususnya karena Bupati tidak dapat menemui langsung peserta aksi.***
Tinggalkan Balasan