JAKARTA, (VOX) – Tepat satu tahun menjabat, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar memilih merayakannya dengan cara yang tidak seremonial. Ia terbang ke Jakarta dan langsung bertemu jajaran pemerintah pusat untuk membahas proyek strategis daerah yang masih tersendat.
Pada Jumat 20 Februari 2026, Bupati Kuningan diterima langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo. Pertemuan itu menjadi yang kedua kalinya keduanya berdiskusi soal pembangunan di Kabupaten Kuningan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyoroti belum optimalnya operasional Waduk Kuningan yang sebelumnya telah diresmikan Presiden. Ia menegaskan perlunya percepatan agar fungsi waduk bisa benar-benar dirasakan masyarakat.
“Waduk Kuningan setelah diresmikan belum beroperasi secara maksimal. Kami berharap ada percepatan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, persoalan tempat pembuangan sampah yang sudah overload juga menjadi perhatian. Bupati menyampaikan kondisi TPS yang sudah melebihi kapasitas. Menteri PUPR, menurutnya, berjanji akan segera membentuk tim untuk membantu percepatan penyelesaian persoalan tersebut.
Tak hanya soal air dan sampah, progres Jalan Lingkar Timur Selatan juga ikut dibahas. Pemerintah daerah disebut telah menganggarkan tambahan dana pada tahun ini untuk mendukung kelanjutan proyek tersebut. Pemerintah pusat diharapkan segera menindaklanjuti agar pembangunan tidak kembali tertunda.
Bupati mengaku optimistis usai pertemuan tersebut. Ia juga menyebut ada pesan khusus dari pemerintah pusat terkait komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
“Kuningan sebagai kabupaten konservasi harus tetap menjaga komitmen. Pembangunan harus terus berjalan, tapi tetap berkelanjutan,” katanya.
Tak berhenti di Kementerian PUPR, Bupati juga melanjutkan agenda ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia diterima Ditjen Perumahan & Kawasan Pemukiman Agus Wahidi, yang disebutnya memiliki kedekatan emosional karena lahir di Kuningan.
Di sana, dibahas peluang pembangunan rumah bagi masyarakat, termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden dan didorong oleh Menteri Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait.
Ditjen Perumahan & Kawasan Pemukiman menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya setiap kabupaten dan kota di Indonesia mendapat kuota dasar 200 unit rumah.
“Pak Menteri memberikan kuota rata untuk semua kabupaten kota, masing masing kuota dasarnya 200. Lebih dari itu tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah didorong aktif melengkapi berbagai persyaratan agar bisa mendapatkan tambahan kuota lebih besar demi kesejahteraan masyarakat.
Langkah Bupati Kuningan yang mengisi momen satu tahun kepemimpinannya dengan agenda lobi anggaran dan percepatan proyek strategis bisa dibaca sebagai sinyal politik sekaligus administrasi. Di tengah tantangan fiskal daerah, strategi jemput bola ke pusat menjadi kunci.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar sudah setahun menjabat, melainkan seberapa cepat janji pembangunan bisa berubah menjadi infrastruktur nyata yang berdampak. Tahun kedua akan menjadi ujian konsistensi, bukan hanya optimisme.***JAKARTA, (VOX) – Tepat satu tahun menjabat, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar memilih merayakannya dengan cara yang tidak seremonial. Ia terbang ke Jakarta dan langsung bertemu jajaran pemerintah pusat untuk membahas proyek strategis daerah yang masih tersendat.
Pada Jumat 20 Februari 2026, Bupati Kuningan diterima langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo. Pertemuan itu menjadi yang kedua kalinya keduanya berdiskusi soal pembangunan di Kabupaten Kuningan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyoroti belum optimalnya operasional Waduk Kuningan yang sebelumnya telah diresmikan Presiden. Ia menegaskan perlunya percepatan agar fungsi waduk bisa benar-benar dirasakan masyarakat.
“Waduk Kuningan setelah diresmikan belum beroperasi secara maksimal. Kami berharap ada percepatan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, persoalan tempat pembuangan sampah yang sudah overload juga menjadi perhatian. Bupati menyampaikan kondisi TPS yang sudah melebihi kapasitas. Menteri PUPR, menurutnya, berjanji akan segera membentuk tim untuk membantu percepatan penyelesaian persoalan tersebut.
Tak hanya soal air dan sampah, progres Jalan Lingkar Timur Selatan juga ikut dibahas. Pemerintah daerah disebut telah menganggarkan tambahan dana pada tahun ini untuk mendukung kelanjutan proyek tersebut. Pemerintah pusat diharapkan segera menindaklanjuti agar pembangunan tidak kembali tertunda.
Bupati mengaku optimistis usai pertemuan tersebut. Ia juga menyebut ada pesan khusus dari pemerintah pusat terkait komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
“Kuningan sebagai kabupaten konservasi harus tetap menjaga komitmen. Pembangunan harus terus berjalan, tapi tetap berkelanjutan,” katanya.
Tak berhenti di Kementerian PUPR, Bupati juga melanjutkan agenda ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia diterima Ditjen Perumahan & Kawasan Pemukiman Agus Wahidi, yang disebutnya memiliki kedekatan emosional karena lahir di Kuningan.
Di sana, dibahas peluang pembangunan rumah bagi masyarakat, termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden dan didorong oleh Menteri Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait.
Ditjen Perumahan & Kawasan Pemukiman menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya setiap kabupaten dan kota di Indonesia mendapat kuota dasar 200 unit rumah.
“Pak Menteri memberikan kuota rata untuk semua kabupaten kota, masing masing kuota dasarnya 200. Lebih dari itu tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah didorong aktif melengkapi berbagai persyaratan agar bisa mendapatkan tambahan kuota lebih besar demi kesejahteraan masyarakat.
Langkah Bupati Kuningan yang mengisi momen satu tahun kepemimpinannya dengan agenda lobi anggaran dan percepatan proyek strategis bisa dibaca sebagai sinyal politik sekaligus administrasi. Di tengah tantangan fiskal daerah, strategi jemput bola ke pusat menjadi kunci.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar sudah setahun menjabat, melainkan seberapa cepat janji pembangunan bisa berubah menjadi infrastruktur nyata yang berdampak. Tahun kedua akan menjadi ujian konsistensi, bukan hanya optimisme.***
Tinggalkan Balasan