KUNINGAN, (VOX) – Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa banjir yang sempat melanda wilayah Cirebon tidak bersumber dari kerusakan hulu Gunung Ciremai. Kesimpulan ini mengemuka dalam pertemuan lintas daerah yang dihadiri Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Bupati Cirebon Imron, serta jajaran teknis kedua pemerintah daerah, dalam acara silaturahmi bersama di Jagara Eco Park.
Rengiat Harian Bupati Cirebon dan dimulai sejak pukul 07.00 WIB dari Kantor Bupati Cirebon dengan titik akhir di Jagara Eco Park.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyampaikan hasil kajian lapangan yang dilakukan tim selama beberapa hari pascakejadian hujan lebat. Menurutnya, tidak ditemukan indikasi kerusakan hulu maupun longsoran di kawasan Gunung Ciremai. Ia menegaskan bahwa penyebab utama banjir justru berasal dari drainase yang tersumbat sampah hingga tertutup baliho dan bangunan liar. “Dari hasil kajian tim berhari-hari, tidak ditemukan masalah di hulu. Yang terjadi di lapangan justru drainase tertutup sampah, bahkan ada yang tertutup baliho. Ketika dibongkar, air langsung mengalir lancar,” ujar Dian dalam pertemuan tersebut.
Dian menambahkan, Pemkab Kuningan telah membentuk tim khusus untuk menggerakkan gotong royong bersama pemerintah desa guna membersihkan saluran air. Langkah ini disertai imbauan tegas agar tidak ada lagi penutupan drainase oleh bangunan liar. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas dampak banjir yang dirasakan masyarakat Cirebon serta keyakinannya bahwa Pemkab Cirebon mampu melakukan pemulihan secara cepat.
Selain isu banjir, pertemuan ini juga membahas rencana strategis pengembangan kawasan industri terpadu ramah lingkungan seluas sekitar 1300 hektare di Kuningan bagian timur. Dian menegaskan bahwa kawasan tangkapan air Gunung Ciremai tetap akan dijaga ketat dan tidak disentuh oleh aktivitas industri. “Investasi tidak bisa dihindari, tapi prinsipnya jelas. Kawasan tangkapan air Gunung Ciremai harus dijaga. Karena itu kami merancang kawasan industri ramah lingkungan dan dampaknya terhadap wilayah sekitar, termasuk Cirebon, akan kami diskusikan secara terbuka,” katanya.
Bupati Cirebon Imron dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antardaerah, mengingat keterkaitan kuat antara Cirebon dan Kuningan, khususnya dalam sumber daya air dan pergerakan ekonomi. Ia menyebut banjir harus diselesaikan dari hulu hingga hilir secara bersama. “Banjir ini tidak bisa ditangani parsial. Solokan di Cirebon banyak berubah fungsi jadi bangunan. Ini pekerjaan rumah kami. Tapi Kuningan dan Cirebon itu satu kesatuan, saling memberi manfaat,” ujar Imron.
Imron juga mengungkapkan rencana usulan pembangunan jalan tol menuju Kuningan sebagai upaya mempercepat akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah timur Jawa Barat. Menurutnya, potensi alam Kuningan sangat besar, namun keterbatasan akses menjadi kendala utama. Ia berharap pembangunan infrastruktur tersebut memberi manfaat timbal balik bagi kedua daerah. Selain itu, Pemkab Cirebon juga mengusulkan pembangunan situ atau waduk di wilayah Cirebon timur untuk mengatasi banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. “Kalau hujan banjir, kalau kemarau kering. Maka penampungan air jadi solusi penting untuk pertanian dan pengendalian banjir,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kuningan U Kusmana memaparkan hasil peninjauan teknis di wilayah perbatasan Kuningan – Cirebon pada 24 Desember 2025. Ia menyatakan kondisi sungai di wilayah hulu Kuningan relatif aman dan tidak ditemukan longsoran. “Kami turun ke lapangan bersama tim. Di Desa Kertawirama, Pawasan, dan Cibuntu sebagai wilayah hulu, tidak ada longsoran dan aliran sungai normal,” jelas U Kusmana.
Ia merinci sejumlah sungai yang dipantau, di antaranya Sungai Cibulakan,Cipager, dan anak-anak sungainya, yang seluruhnya berada dalam kondisi aman. Luapan air hanya terjadi secara terbatas di daerah irigasi Cicereum akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. “Kesimpulannya, pascabanjir yang viral di Cirebon, wilayah perbatasan Kuningan-Cirebon aman dan tidak ada longsoran,” tegasnya.
Pertemuan ini juga menyinggung pengembangan wisata di Kuningan yang dinilai tengah tumbuh pesat. Dian menekankan bahwa pariwisata, kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat tidak boleh dipertentangkan. “Wisata bisa berjalan berdampingan dengan kelestarian alam sepanjang memenuhi kaidah aturan lingkungan,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, kedua pemerintah daerah sepakat memperkuat koordinasi teknis, menjaga lingkungan hulu, menata drainase di wilayah hilir, serta memastikan setiap rencana pembangunan, termasuk industri dan wisata, berjalan dengan prinsip keberlanjutan demi kepentingan bersama Kuningan dan Cirebon.***
Tinggalkan Balasan