KUNINGAN,(VOX) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai melihat sinyal perbaikan ekonomi, meski angkanya masih bergerak tipis. Dalam Musrenbang RKPD 2027 yang bertempat di aula ballrom lantai 3 gedung pemerintah daerah kabupaten kuningan, Sekda Kuningan U Kusmana memaparkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 75,78 persen menjadi 75,19 persen.

Penurunan sebesar 0,19 persen itu disebut sebagai awal tren positif yang diharapkan terus berlanjut. Pemerintah daerah menilai kunci utama menjaga tren tersebut adalah masuknya investasi, terutama yang berbasis ramah lingkungan.

“Walaupun hanya 0,19 persen, ini pergerakan yang cukup positif dan kami berharap terus menurun seiring masuknya investasi,” kata U Kusmana.

Pemkab Kuningan menargetkan investasi sebesar Rp4 hingga Rp5 triliun pada tahun 2026. Nilai ini diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja antara 10.000 hingga 20.000 orang. Jika terealisasi, dampaknya diyakini akan langsung terasa pada penurunan pengangguran dan peningkatan daya beli masyarakat.

Selain ketenagakerjaan, kinerja ekonomi Kuningan juga sempat mencatat capaian tinggi. Pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini menjadi yang tertinggi di Jawa Barat sebelum mengalami koreksi di akhir tahun. Meski demikian, posisinya masih berada di level atas, termasuk di kawasan Rebana.

Di sisi lain, angka kemiskinan juga menunjukkan perbaikan. Kuningan berhasil naik peringkat dalam kategori kemiskinan ekstrem dari posisi 27 menjadi 25. Persentase kemiskinan pun menurun dari sekitar 11,88 persen menjadi 10,74 persen.

“Perbaikan ini tidak lepas dari upaya mendorong investasi dan pergerakan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sejumlah isu strategis masih menjadi fokus pemerintah daerah dalam perencanaan tahun 2027. Ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan akses pasar. Selain itu, sektor pariwisata berbasis alam dan desa juga didorong untuk dikelola secara berkelanjutan agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Akses pendidikan turut diperluas melalui program pembangunan sekolah rakyat yang merupakan bagian dari program strategis nasional. Kuningan telah memulai tahap rintisan dan akan melanjutkan pembangunan hingga tahap lanjutan pada 2026.

Di sektor kesehatan, pemerintah menekankan peningkatan layanan dasar, termasuk penanganan stunting dan pemerataan akses kesehatan masyarakat.

Dalam kebijakan fiskal, Pemkab Kuningan mengakui masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Realisasi PAD pada 2025 tercatat baru mencapai 83 persen dari target. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kemandirian fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

“PAD harus menjadi tulang punggung. Kita tidak bisa terus bergantung, apalagi kondisi ekonomi global sedang tidak pasti,” kata U Kusmana.

Untuk itu, arah APBD 2027 difokuskan pada pengelolaan yang lebih terarah dengan pembatasan program agar selaras dengan visi pembangunan daerah. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap program unggulan kepala daerah agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

Musrenbang ini menjadi bagian dari upaya menyusun arah pembangunan yang lebih fokus, dengan harapan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan beriringan dalam beberapa tahun ke depan.***