KUNINGAN(VOX) – Viral di media sosial akun Instagram Info Kuningan Warga Desa Caracas Kecamatan Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat mempertanyakan legalitas dan aspek keselamatan pendirian pabrik hotmix yang berlokasi sangat dekat dengan fasilitas SPBE LPG. Keberadaan pabrik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Aduan warga ini mencuat setelah beredar unggahan video dan laporan masyarakat melalui media sosial yang menampilkan aktivitas pabrik hotmix dengan cerobong asap aktif tepat di area sekitar SPBE LPG. Warga menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip keselamatan karena area SPBE LPG seharusnya steril dari sumber api dan asap yang berpotensi memicu kebakaran maupun ledakan.

“Bukan kah area SPBE LPG harus steril dari asap dan api. Kami khawatir karena pabrik hotmix ini baru berdiri beberapa tahun terakhir sedangkan SPBE sudah ada sejak lama,” ujar salah seorang warga Caracas dalam laporannya.

Selain faktor keselamatan, warga juga mempertanyakan kelengkapan dokumen AMDAL serta kesesuaian tata kelola ruang atas pendirian pabrik tersebut. Aktivitas produksi hotmix disebut menimbulkan dampak lingkungan berupa polusi udara, peningkatan intensitas kendaraan berat, serta kerusakan jalan desa yang kini kondisinya semakin parah.

Keluhan warga juga ramai diperbincangkan di kolom komentar media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan pihak yang mengeluarkan izin pendirian pabrik tersebut serta peran pemerintah desa dan kecamatan. “Tah Kuwu Caracas, Camat Cilimus kumaha eta saha nu ngaluarkeun ijin,” tulis salah satu warganet.

Warganet lain menyoroti kondisi infrastruktur di sekitar lokasi pabrik. “Itu jalan disitu rusak banget,” tulis akun lainnya yang mendapat respons luas dari pengguna media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola pabrik hotmix, pemerintah desa setempat, maupun instansi terkait mengenai perizinan, AMDAL, serta mitigasi risiko yang telah dilakukan. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan peninjauan lapangan dan mengambil langkah tegas demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.***