KUNINGAN,(VOX) – Dalam khazanah pewayangan Jawa, Sengkuni dikenal sebagai simbol kecerdikan yang berjalan berdampingan dengan kelicikan. Ia bukan ksatria yang memimpin pasukan di medan perang. Ia juga bukan raja yang memegang kekuasaan formal. Namun pengaruhnya begitu besar karena kemampuannya mengatur konflik dari balik layar. Dalam kisah Mahabharata versi pewayangan, Sengkuni menjadi arsitek banyak intrik yang akhirnya membawa kerajaan Hastinapura pada konflik besar Bharatayudha.

Tokoh ini menarik bukan sekadar sebagai karakter cerita, tetapi sebagai metafora politik. Dalam kajian politik modern, figur seperti Sengkuni sering dipahami sebagai aktor manipulatif yang memanfaatkan hubungan sosial dan arus informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pola kerja tokoh semacam ini biasanya mengikuti struktur yang relatif konsisten. Pertama adalah menguasai komunikasi. Ia berusaha menjadi penghubung utama antar individu atau kelompok. Ketika komunikasi langsung antar pihak terputus, informasi harus melalui dirinya. Di sinilah manipulasi mulai bekerja. Informasi yang disampaikan dapat dipilih secara selektif, dipelintir, atau bahkan direkayasa untuk menciptakan kesalahpahaman.

Langkah berikutnya adalah membangun ketergantungan. Ketika dua pihak tidak lagi saling percaya dan hanya berkomunikasi melalui satu orang, maka orang tersebut memperoleh posisi strategis. Ia dapat menentukan bagaimana konflik berkembang dan siapa yang dianggap benar atau salah.

Pola ini sering kali disertai dengan penciptaan narasi tertentu. Seseorang dipuji di hadapan satu pihak namun dijatuhkan di hadapan pihak lain. Informasi yang sama disampaikan dengan makna berbeda sehingga memunculkan kecurigaan. Dalam tahap lanjut, tokoh semacam ini bahkan dapat menjebak pihak lain dalam situasi yang membuat mereka terlihat bersalah atau tidak kompeten.

Jika ditanya apa yang dicari oleh figur seperti Sengkuni, jawabannya hampir selalu berkaitan dengan kepentingan pribadi. Tujuan tersebut bisa berupa kekuasaan, pengaruh, akses terhadap sumber daya, ataupun posisi strategis dalam struktur organisasi.

Keuntungan yang dicari bukan selalu kekuasaan formal. Justru dalam banyak kasus, yang dicari adalah kekuasaan informal. Kekuasaan yang tidak terlihat namun mampu mempengaruhi keputusan.

Ciri ciri tokoh semacam ini dalam kehidupan nyata sebenarnya cukup mudah dikenali jika diamati dengan cermat. Ia sering hadir sebagai orang yang paling banyak mengetahui rahasia banyak pihak. Ia kerap mengaku sebagai pihak yang paling memahami situasi konflik. Ia sering membawa cerita tentang seseorang kepada orang lain. Namun cerita tersebut jarang dapat diverifikasi secara langsung.

Ciri lain adalah kecenderungan menutup komunikasi langsung antar pihak. Ia sering menyarankan agar informasi disampaikan melalui dirinya. Dalam jangka panjang, ia menjadi pusat lalu lintas informasi yang membuat banyak orang bergantung padanya.

Dalam kehidupan nyata di Indonesia, istilah “Sengkuni” sering digunakan secara metaforis untuk menggambarkan aktor politik atau birokrasi yang memainkan intrik dari balik layar. Mereka tidak selalu tampil sebagai tokoh utama dalam struktur kekuasaan, tetapi mampu mempengaruhi keputusan melalui jaringan relasi, informasi, dan konflik yang mereka kelola.

Fenomena ini dapat muncul dalam berbagai ruang, mulai dari birokrasi pemerintahan, organisasi politik, hingga lingkungan sosial yang lebih kecil. Dalam situasi kompetisi kekuasaan yang tinggi, figur seperti ini sering menemukan ruang untuk beroperasi karena ketidakpercayaan antar pihak membuka peluang manipulasi informasi.

Dampak dari keberadaan tokoh semacam ini sangat signifikan. Kepercayaan antar individu menjadi rapuh. Keputusan organisasi menjadi tidak objektif karena didasarkan pada informasi yang telah dimanipulasi. Hubungan kerja sama berubah menjadi arena kecurigaan. Dalam jangka panjang, sistem yang dipenuhi intrik seperti ini cenderung kehilangan stabilitas dan efektivitas.

Dalam konteks pemerintahan, dampak tersebut dapat lebih luas lagi. Ketika pengambilan keputusan dipengaruhi oleh intrik personal, kebijakan publik berpotensi tidak lagi mencerminkan kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan kelompok kecil yang berhasil menguasai arus informasi.

Karena itu, cara menghindari pengaruh figur semacam ini pada dasarnya berkaitan dengan menjaga keterbukaan komunikasi. Komunikasi langsung antar pihak harus tetap dijaga sehingga tidak ada individu yang menjadi satu satunya pintu informasi.

Transparansi juga menjadi faktor penting. Ketika informasi dapat diverifikasi secara terbuka, ruang bagi manipulasi akan semakin sempit. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dan berintegritas sangat menentukan. Pemimpin yang mampu membaca dinamika hubungan antar bawahannya biasanya lebih cepat mengenali pola intrik semacam ini.

Mengatasi figur bergaya Sengkuni bukan berarti menciptakan konflik baru, melainkan memutus mekanisme manipulasi yang ia gunakan. Ketika komunikasi dibuka kembali, narasi yang dipelintir akan kehilangan kekuatannya. Ketika hubungan antar pihak diperbaiki, posisi pengendali konflik otomatis melemah.

Pada akhirnya, kisah Sengkuni dalam pewayangan memberikan pelajaran yang relevan bagi kehidupan politik modern. Konflik besar sering kali tidak dimulai oleh mereka yang memegang pedang, melainkan oleh mereka yang memegang cerita.

Dan dalam dunia kekuasaan, cerita yang dipelintir bisa menjadi senjata yang jauh lebih berbahaya daripada kekuatan fisik.***