Oleh : R Diah Ayu – Mahasiswi Hukum UM
KUNINGAN(VOX) – Jarak antara Kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kuningan di Jawa Barat memang terbentang ribuan kilometer melintasi samudera. Namun, kemiskinan memiliki bahasa yang sama di mana pun ia berpijak: bahasa kesunyian, bahasa rasa malu, dan bahasa keputusasaan. Tragedi memilukan seorang anak kelas 4 SD di NTT yang memilih mengakhiri hidupnya karena tak tega melihat ibunya berjuang sendirian membeli buku sekolah, bukanlah sekadar berita duka. Ia adalah surat tamparan bagi wajah birokrasi dan kemanusiaan kita.
Di NTT, kita melihat sebuah paradoks yang menyakitkan. Di tengah narasi pembangunan nasional, seorang anak kecil justru memikul beban makroekonomi di pundaknya yang masih rapuh. Secara psikologis, ia mengalami parentifikasi yang ekstrem sebuah kondisi di mana anak merasa harus menjadi pelindung bagi orang tuanya. Ketika ia melihat peluh ibunya tak cukup untuk menukar sebuah buku, ia tidak hanya merasa miskin secara materi, tapi ia merasa “bersalah” karena telah lahir dan menjadi beban. Di titik inilah, pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan, justru berubah menjadi tembok tinggi yang menghimpit nyawanya.
Secara tata negara, kasus ini membuktikan bahwa jargon “sekolah gratis” seringkali hanya berhenti di permukaan. Kita mungkin membebaskan biaya gedung, tapi kita mengabaikan biaya hidup di baliknya. Negara hadir dalam bentuk gedung sekolah, namun absen dalam bentuk jaring pengaman mental dan ekonomi yang mampu menjangkau hingga ke dapur warga paling pelosok.
Kini, mari kita bawa duka itu ke tanah Pasundan, ke bawah kaki Gunung Ciremai. Apakah Kuningan aman dari bayang-bayang ini? Secara geografis, Kuningan adalah daerah agraris dengan banyak desa yang letaknya terpencil di perbukitan. Karakteristik kemiskinan di sini mungkin berbeda dengan NTT, namun kerentanannya serupa. Banyak orang tua di desa-desa di Kuningan yang bekerja sebagai buruh tani atau perantau dengan penghasilan yang tidak menentu.
Agar tragedi di Alor tidak berulang di Kuningan, kita harus berhenti melihat data kemiskinan hanya sebagai angka di atas kertas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Angka-angka itu adalah manusia. Di Kuningan, negara—melalui pemerintah kabupaten hingga perangkat desa—harus hadir bukan hanya sebagai administrator, tapi sebagai “orang tua asuh” bagi rakyatnya.
Pencegahan di Kuningan harus dimulai dari ruang kelas. Guru bukan hanya pengajar matematika atau bahasa, tapi harus menjadi pengamat jiwa. Jika ada seorang anak di Kadugede, Subang, atau Cilebak yang mulai murung dan jarang berangkat sekolah karena sepatunya jebol atau bukunya habis, di situlah ujian sesungguhnya bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Haruskah anak itu menunggu program makan siang gratis turun dari pusat, sementara harga dirinya sudah hancur hari ini karena rasa malu?
Kebijakan di Kuningan harus lebih progresif. Dana Desa tidak boleh hanya habis untuk semen dan aspal (infrastruktur fisik), tapi harus dialokasikan untuk “infrastruktur jiwa”. Posyandu dan PKK harus diedukasi untuk mendeteksi beban psikologis pada keluarga prasejahtera. Masyarakat Kuningan yang dikenal dengan semangat gotong-royongnya harus kembali menghidupkan tradisi “jaga tetangga” memastikan tidak ada anak yang merasa sendirian dalam kemiskinannya.
Tragedi di NTT adalah pengingat bahwa makan siang gratis mungkin bisa mengenyangkan perut, tapi ia tidak otomatis menyembuhkan luka mental akibat kemiskinan struktural. Yang dibutuhkan anak-anak kita, baik di Alor maupun di Kuningan, adalah sebuah kepastian: bahwa pendidikan tidak akan membuat ibu mereka menangis, dan bahwa kemiskinan bukanlah sebuah dosa yang harus ditebus dengan nyawa.
Negara harus hadir di sana, di ruang tamu sempit warga yang gelap, di balik meja-meja sekolah yang reyot, sebelum keputusasaan mengambil alih segalanya. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah negara tidak diukur dari seberapa megah ibu kotanya, tapi dari seberapa aman seorang anak kecil bermimpi tanpa harus merasa menjadi beban bagi ibunya.***
Tinggalkan Balasan