BANDUNG,(VOX) – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, mewakili Bupati Kuningan menghadiri undangan Gubernur Jawa Barat dalam agenda Aksi Nyata Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang adaptif serta selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang PMK RI, Pratikno, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama para kepala daerah se-Jawa Barat, pimpinan kementerian/lembaga, dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Pratikno menegaskan bahwa momentum bonus demografi harus dimanfaatkan dengan meningkatkan kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah pusat bersama daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK) serta dunia usaha dalam membangun sistem vokasi yang terintegrasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti fenomena pengangguran terbuka yang justru didominasi oleh lulusan berpendidikan relatif tinggi. Ia mendorong agar pendidikan vokasi tidak hanya berorientasi pada sektor formal, tetapi juga mampu menggali potensi ekonomi berbasis kearifan lokal seperti industri kerajinan, pangan tradisional, hingga sektor perkebunan.

“Kita harus mendorong inovasi vokasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, tidak hanya bergantung pada sektor formal,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa pihaknya telah meluncurkan 483 skema okupasi nasional di sektor pariwisata sebagai upaya memastikan kesiapan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Kegiatan ini juga menegaskan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebagai landasan utama dalam penguatan ekosistem vokasi nasional. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya belum optimalnya koordinasi lintas sektor di daerah serta kesenjangan antara lulusan vokasi (supply) dengan kebutuhan dunia kerja (demand).

Melalui forum ini, dibangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta dunia usaha dan industri untuk menghasilkan lulusan yang relevan, kompeten, dan berdaya saing tinggi.

Wabup Tuti menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan mendukung penuh langkah strategis revitalisasi vokasi sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja yang terampil, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kami berharap melalui aksi nyata ini, tercipta ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi, sehingga mampu menekan angka pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan SDM unggul,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya digitalisasi pembelajaran, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan pembangunan vokasi ke depan.

Melalui langkah nyata revitalisasi ini, diharapkan lahir generasi tenaga kerja yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha baru, sehingga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.***