KUNINGAN, (VOX) – Kuningan kembali menjadi ruang dialog penting bagi isu-isu strategis perempuan melalui gelaran Seminar Nasional dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) KOPRI ke-58 yang berlangsung di Kampus STAI Kuningan. Dengan tema “Empowered Woman for the Future of the Nation”, agenda ini menjadi wahana konsolidasi gagasan tentang bagaimana perempuan dapat mengambil posisi lebih kuat dalam arsitektur pembangunan nasional.

Suasana seminar dipenuhi mahasiswa serta tamu undangan dari berbagai organisasi dan civitas akademika, mencerminkan antusiasme publik terhadap isu pemberdayaan perempuan. Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., tampil sebagai keynote speaker dan menyampaikan bahwa keberanian perempuan untuk hadir dalam ruang publik, memimpin, dan membuat keputusan merupakan syarat fundamental bagi kemajuan bangsa.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat bergerak optimal jika perempuan hanya diposisikan sebagai pendamping. “Perempuan adalah penggerak perubahan. Ketika perempuan ikut mengambil peran strategis, maka arah pembangunan akan semakin inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ketua KOPRI STAI Kuningan dalam sambutannya turut menegaskan bahwa ketidakadilan gender bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Ia menilai bahwa ketimpangan adalah hasil konstruksi sosial yang dapat direformulasi melalui keberanian, pendidikan, dan kerja kolektif. “Kita tidak boleh berhenti pada tuntutan kesetaraan, tetapi harus melangkah lebih jauh menjadi sumber pemberdayaan,” ungkapnya.

Pandangan serupa datang dari Okky Ayu S., M.Pd. dari PB PMII yang menyoroti pentingnya penguatan pendidikan, literasi digital, dan kepemimpinan berkarakter sebagai fondasi agar perempuan mampu menghadapi dinamika masa depan. Menurutnya, tiga aspek tersebut menjadi pilar utama untuk membangun generasi perempuan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga transformatif.

Peringatan Harlah KOPRI ke-58 ini menjadi momentum refleksi sekaligus dorongan agar gerakan perempuan mahasiswa tidak berhenti pada ruang seremonial. Sebaliknya, agenda ini diharapkan mampu melahirkan praktik nyata pemberdayaan yang mendorong perempuan semakin siap berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berperspektif keadilan.***