KUNINGAN (VOX) – Pengunduran diri Kepala Desa Cihideung Hilir beserta 12 perangkatnya bukan sekadar peristiwa administratif. Ia adalah alarm keras bagi tata kelola pemerintahan desa dan sekaligus ujian bagi konsistensi negara dalam menegakkan hukum. Di balik sorak kemenangan sebagian warga, tersimpan pertanyaan mendasar yang tak boleh dihindari, apakah keadilan benar-benar ditegakkan atau justru kita sedang menyaksikan awal rapuhnya kepastian hukum di tingkat desa.
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang membuka ruang pengunduran diri kepala desa dan perangkatnya. Namun hukum administrasi tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia menuntut kehendak bebas, rasionalitas, dan prosedur yang sah. Ketika surat pengunduran diri lahir di bawah tekanan massa, apalagi dalam situasi psikologis yang tidak seimbang, maka legitimasi hukum dokumen tersebut patut dipertanyakan. Dalam logika hukum, kehendak yang lahir karena intimidasi adalah kehendak yang cacat.
Yang lebih berbahaya, pengunduran diri massal ini berpotensi menjadi jalan pintas yang mengaburkan substansi persoalan. Dugaan penyimpangan, konflik kepentingan, atau bahkan korupsi seharusnya diuji melalui audit Inspektorat dan proses penegakan hukum, bukan diselesaikan lewat negosiasi di atas materai. Fokus publik yang bergeser dari pembuktian ke penggantian jabatan justru melemahkan prinsip akuntabilitas.
Dampak sistemiknya tidak bisa diremehkan. Mundurnya kepala desa dan seluruh perangkat secara bersamaan adalah langkah ekstrem yang berisiko melumpuhkan roda birokrasi. Penunjukan Penjabat oleh pemerintah daerah memang dimungkinkan, namun kehilangan rantai data administrasi, kesinambungan pengelolaan keuangan desa, serta memori kolektif pembangunan adalah konsekuensi nyata yang tak bisa dihindari. Demokrasi lokal tidak hanya soal mengganti orang, tetapi menjaga keberlanjutan institusi.
Stabilitas politik desa pun ikut dipertaruhkan. Jika pola “kepung balai desa sampai mundur” dianggap efektif, maka preseden ini bisa menjalar ke desa-desa lain yang memiliki konflik internal. Demokrasi yang seharusnya berbasis aturan berisiko direduksi menjadi demokrasi jalanan, di mana tekanan massa dianggap lebih sah daripada prosedur hukum. Ini bukan penguatan partisipasi publik, melainkan pengaburan batas antara aspirasi dan pemaksaan.
Peristiwa ini juga menampar keras fungsi pengawasan di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa yang semestinya menjadi kanal check and balances justru tampak kehilangan peran. Turunnya ribuan warga ke jalan menunjukkan ada ruang dialog yang gagal bekerja. Ketika lembaga formal lumpuh, massa mengambil alih peran pengontrol, sebuah kondisi yang berbahaya bagi kesehatan demokrasi jangka panjang.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada di posisi yang serba sulit. Menerima pengunduran diri secara instan berisiko melegitimasi “hukum massa”, sementara menolaknya berpotensi memicu eskalasi konflik. Padahal secara prosedural, pengunduran diri perangkat desa seharusnya melewati mekanisme pengaman berupa kajian camat, rekomendasi BPD, dan audit Inspektorat. Proses ini bukan untuk memperlambat keadilan, melainkan untuk memastikan keadilan tidak kehilangan fondasi hukumnya.
Sebagaimana dikemukakan oleh Tatang Munandar, Mahasiswa Hukum UMK, dalam tulisannya, “jabatan bisa dilepas dalam hitungan menit di depan massa, tetapi tanggung jawab hukum atas penggunaan APBDes bertahun-tahun ke belakang tidak pernah ikut mundur.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pengunduran diri bukanlah penghapus kewajiban hukum.
Publik kini menunggu sikap pemerintah daerah. Apakah negara akan tunduk pada kecepatan tuntutan massa, atau tetap berdiri tegak pada prosedur hukum demi menjaga marwah tata kelola pemerintahan desa. Di titik inilah dilema Cihideung Hilir menjadi cermin yang jujur, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang paling keras suaranya, melainkan yang paling konsisten pada aturan.***
Tinggalkan Balasan