KUNINGAN, (VOX) – Evaluasi kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Kuningan menunjukkan capaian signifikan pada sejumlah perangkat daerah. Dalam keterangannya, Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa indeks reformasi birokrasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
“Memperlihatkan performa kinerjanya berkaitan dengan indeks reformasi birokrasi. Tadi bisa dilihat, ada tiga dinas yang tinggi, ada yang memuaskan, baik, dan sangat baik. Ini penting sebagai tolok ukur sejauh mana birokrat memahami tugas kewenangannya, mampu memberikan pelayanan terbaik, serta meningkatkan etos kerja,” ujarnya, Senin (20/04), di Gedung Setda Kabupaten Kuningan.
Adapun tiga dinas dengan capaian tertinggi dalam evaluasi tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Bupati Dian mengibaratkan reformasi birokrasi seperti sebuah rumah yang harus bersih, nyaman, dan memberikan kesan baik bagi masyarakat.
“Kalau pemda itu rumah, rumah itu harus bersih, pelayanannya membuat masyarakat senang, tamu yang datang juga merasa betah. Intinya begitu dengan indeks reformasi birokrasi ini,” katanya.
Selain evaluasi kinerja, Pemkab Kuningan juga melaksanakan pelantikan pejabat fungsional yang tersebar di sejumlah instansi, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Tata Ruang. Dian menekankan bahwa pejabat fungsional merupakan tenaga ahli yang menjadi rujukan utama bagi pejabat struktural.
“Mereka itu tenaga ahli, fokus pada keahlian spesifik. Kepala dinas atau pejabat struktural harus menjadikan mereka sebagai referensi utama karena mereka ahlinya. Saya ibaratkan pejabat fungsional itu ‘pendekar’, mandiri, lincah, dan menguasai berbagai jurus,” jelasnya.
Ia berharap kehadiran pejabat fungsional dapat memperkuat kinerja pemerintahan daerah. “Mudah-mudahan ini menambah kekuatan skuad kita dalam membangun Kuningan yang lebih baik, dengan skill dan knowledge di atas rata-rata,” tambahnya.
Dalam sesi tanya jawab, Dian juga menyinggung percepatan pengisian jabatan kosong di sejumlah dinas. Ia memastikan proses sedang berjalan dengan sistem manajemen talenta.
“Secepatnya. Kita sudah mulai berproses menggunakan manajemen talenta. Doakan yang terbaik. Tantangannya besar, karena sampai 2029 hampir 75 persen ASN kita akan pensiun,” ungkapnya.
Saat ini, sejumlah posisi yang kosong di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), serta staf ahli. Selain itu, jabatan inspektur juga diperkirakan akan kosong pada Mei mendatang.
“Ini jadi tantangan sekaligus peluang bagi anak-anak muda yang punya keterampilan dan kompetensi bagus,” kata Dian.
Ia menambahkan, pengisian jabatan akan dibahas lebih lanjut bersama tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).***
Tinggalkan Balasan