KUNINGAN(VOX) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar dugaan praktik aktivitas usaha ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai setelah menerima laporan Sekretaris Daerah Jawa Barat terkait aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Kuningan di Gedung Sate.
Dalam unggahan di Kang Dedi Mulyadi Channel, Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya sekitar 15 kegiatan usaha di sekitar kawasan TNGC, mulai dari restoran hingga berbagai aktivitas komersial lain yang diduga belum memiliki dasar perizinan yang jelas dan hingga kini belum ditertibkan secara serius. Ia mempertanyakan secara langsung dasar hukum serta izin yang digunakan oleh para pelaku usaha tersebut.
“Ini izinnya dari mana, dasar izinnya apa,” kata Dedi Mulyadi dalam pernyataannya. Ia menegaskan bahwa aktivitas yang menimbulkan keresahan serta berpotensi merusak alam harus dihadapi dan dihentikan.
Sorotan juga diarahkan pada pemanfaatan mata air di kawasan TNGC yang jumlah penggunanya disebut mencapai belasan, termasuk untuk kepentingan wisata. Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi secara tegas menyatakan, “Loh, enggak boleh.”
Ia menekankan bahwa tugas Kementerian Kehutanan dan pengelola taman nasional adalah menjaga hutan sebagai kawasan konservasi, bukan membuka atau membiarkan kegiatan usaha di dalamnya. “Mereka harusnya memberi contoh. Kementerian Kehutanan itu dan TNGC tugasnya menjaga hutan sebagai cagar alam, bukan membuka tempat usaha di kawasan hutan. Hutan bukan tempat usaha,” tegasnya.
Dedi Mulyadi juga menyinggung nilai kearifan lokal Sunda yang memandang hutan sebagai leuweung larangan, tempat moksa yang tidak boleh diganggu. Menurutnya, pandangan tersebut seharusnya menjadi dasar moral dalam pengelolaan kawasan hutan.
Selain di kawasan selatan, Dedi Mulyadi menyebut di wilayah utara terdapat sedikitnya lima usaha pengambilan air baku, termasuk yang diduga ilegal. Sebagai tindak lanjut, ia menyatakan akan mengirimkan nota resmi kepada Kementerian Kehutanan untuk memprotes kondisi tersebut sekaligus meminta penghentian aktivitas yang melanggar. “Makanya hutan itu jangan dijaga oleh aparat. Dijaga ku kalongwewe, ku kunti, ku genderuwo juga selesai. Kunti tidak akan bikin kawasan wisata di hutan,” ujarnya dengan nada sindiran.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada Alamku yang telah melakukan aksi di Gedung Sate. Ia menilai gerakan tersebut sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan. “Saya senang adik-adik mau ke Gedung Sate. Artinya Gen Z sekarang sangat concern terhadap lingkungan. Gen Z mengoreksi kesalahan yang dibuat orang tuanya, kakeknya, buyutnya. Saya senang,” ungkapnya.
Ia juga memastikan akan melakukan peninjauan lapangan langsung ke kawasan TNGC. Di hadapan Sekda Jawa Barat, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan, “Nanti minggu depan beres saya ke Sumut, kita ke sana,” menandai komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara konkret.***
Tinggalkan Balasan