KUNINGAN, (VOX) – Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini berlangsung di Aula Diskominfo dan diikuti perwakilan perangkat daerah serta bagian Setda.Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan digital sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi evaluasi SPBE yang terus diperketat dari tahun ke tahun.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Ucu Suryana, Kabid Aplikasi Informatika Roro Ening Hartini, serta narasumber dari Telkom University, Soni Fajar Surya Gumilang.Dalam arahannya, Ucu menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi menjadi fondasi penting dalam transformasi digital pemerintahan. Ia menyebut, penerapan SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mendorong seluruh layanan publik berbasis teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin cepat, mulai dari era Revolusi Industri 4.0 hingga kecerdasan buatan, menuntut pemerintah untuk lebih adaptif. Aparatur dituntut mampu menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan terintegrasi.

“Manajemen risiko ini penting agar kita tidak gagap menghadapi gangguan sistem, ancaman keamanan data, hingga potensi terhentinya layanan publik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa aspek manajemen risiko menjadi salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi. Saat ini, posisi indeks reformasi birokrasi Kabupaten Kuningan masih perlu didorong agar lebih kompetitif, termasuk dari sisi SPBE.

Untuk memaksimalkan hasil kegiatan, peserta diminta memegang prinsip 4S, yakni serius memahami materi, santai dalam berdiskusi, sukses dalam implementasi, dan selesai mengikuti kegiatan hingga tuntas.

Ucu turut menyinggung bahwa dalam evaluasi SPBE terdapat sejumlah aspek yang harus dipenuhi, mulai dari tata kelola, layanan digital, keamanan sistem, hingga kepuasan pengguna. Manajemen risiko hanya satu bagian, namun memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan sistem.

Ia mencontohkan risiko sederhana seperti server yang berhenti akibat listrik padam, yang bisa berdampak luas terhadap layanan pemerintahan. Kondisi tersebut, kata dia, harus diantisipasi sejak awal melalui perencanaan risiko yang matang.Sementara itu, narasumber dari Telkom University memberikan pemaparan teknis terkait penyusunan risk register dan strategi implementasi manajemen risiko dalam ekosistem SPBE.

Melalui bimtek ini, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menyusun manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga kualitas layanan digital di Kabupaten Kuningan semakin meningkat dan siap menghadapi tuntutan transformasi pemerintahan berbasis elektronik.***