BANDUNG, (VOX) – Kader terbaik Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kuningan, Khodijah, S.Pdi, meraih penghargaan tertinggi “Adhi Bhakti Utama” pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Penghargaan itu diserahkan pada acara puncak HKG di Gedung Sabuga Kota Bandung, Selasa (18/11/2025), sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, ketulusan, dan kontribusi nyata Khodijah dalam menjalankan program PKK di daerah. Sebagai apresiasi tambahan, Khodijah juga menerima hadiah umroh.
Ketua TP PKK Kuningan, Hj. Ela Helayati, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian membanggakan tersebut. Menurutnya, Khodijah merupakan sosok kader teladan yang benar-benar hadir di tengah masyarakat dengan semangat gotong royong dan komitmen kuat terhadap pemberdayaan keluarga. “Kami melihat sendiri bagaimana Ibu Khodijah bekerja, turun langsung ke masyarakat dengan semangat gotong royong dan ketulusan dalam menjalankan program PKK. Hadiah umroh yang beliau terima adalah ganjaran yang setimpal atas ketulusannya,” ungkapnya. Ia berharap seluruh kader PKK Kuningan dapat meneladani semangat serupa dan menjadikan momen HKG PKK ke-53 sebagai penguat motivasi untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyelesaian persoalan masyarakat.
Peringatan HKG PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Jawa Barat ini dihadiri ribuan kader PKK serta bupati dan wali kota se-Jabar. Hadir pula Ketua TP PKK Kuningan Hj. Ela Helayati dan Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya memaksimalkan peran TP PKK dan aparatur desa dalam upaya penanganan stunting, meskipun angka kasusnya menunjukkan tren penurunan. Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pendataan kondisi kesehatan warga oleh kader PKK sebagai dasar penyusunan kebijakan intervensi kesehatan masyarakat.
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa setelah proses pendataan selesai, pemerintah provinsi akan langsung mengeksekusi kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Anggaran penanganan stunting, lepra, TBC, dan penyakit lain dihitung berdasarkan kebutuhan penanganan satu tahun penuh dan akan dibiayai hingga selesai. “Nanti kita menghitung biaya penanganannya selama setahun, stunting berapa sih setahun, kemudian lepra berapa dalam setahun, TBC berapa dalam setahun dan itu akan kami biayai sampai selesai, dan nanti yang jadi pemandunya adalah kader PKK,” jelasnya.
Selain dukungan anggaran provinsi, KDM menuturkan bahwa penanganan stunting juga akan dimaksimalkan melalui dana desa. Setelah pembangunan infrastruktur desa kini sebagian besar ditangani Pemprov Jabar, pemerintah desa dapat lebih fokus pada program kesehatan masyarakat. Dalam momentum HKG PKK ke-53 ini, KDM kembali mengingatkan bahwa tugas utama PKK adalah membebaskan masyarakat dari berbagai problem sosial dan kesehatan melalui pendekatan pemberdayaan dan kerja kolektif.***
Tinggalkan Balasan