KUNINGAN, (VOX) – Diskusi Publik Waroeng Rakyat pekan kedelapan kembali menjadi ruang dialog yang hidup dan kritis. Mengusung tema “Menguatkan Peran Pers sebagai Pilar ke Empat dalam Mendorong Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, forum ini digelar di Kedai Nangkring, Jalan Aruji, pada Jumat, (12/12). Empat narasumber dari latar belakang berbeda hadir untuk membedah peran pers dari perspektif budaya, digital, birokrasi hingga sejarah pergerakan reformasi. Mereka adalah Trisman Supriatna (Ex Kasubag Humas Setda), Abdul Jalil Hermawan (Akademisi), Fandu Hamsah (Pemerhati Media Online), Nuzul Rachdy (Ketua DPRD Kuningan.)
Trisman Supriatna membuka perspektif birokrasi dengan mengenang perjalanan panjangnya bekerja bersama insan pers sejak awal 2000an. Dalam pandangannya, pembangunan mustahil berfungsi tanpa media yang menjembatani pemerintah dan masyarakat. “Pers ini membantu menyampaikan informasi tentang program pembangunan. Tanpa teman teman pers, kegiatan SKPD tidak mungkin nyampe ke masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik lebih kuat terhadap media dibanding kanal pemerintah. “Masyarakat lebih percaya apa yang disampaikan media pers daripada dinas menyampaikan sendiri,” katanya menegaskan urgensi transparansi.
Pandu Hamzah memberi pandangan yang lebih filosofis. Ia mengaitkan tantangan pers dengan dinamika global seperti disrupsi digital, krisis lingkungan dan perubahan nilai sosial. “Pers yang humanis akan memberi warna tersendiri bagi peradaban,” ujarnya. Pandu menilai pers Kuningan masih terlalu birokratis dalam pemberitaan dan perlu memperluas ruang human interest. “Berita kita masih terlalu berkutat pada kebijakan. Coba gali lagi cerita identitas dan dinamika manusia Kuningan,” katanya.
Sebagai analis media digital, Abdul Jalil Hermawan menguraikan bagaimana algoritma telah mengguncang ekosistem jurnalistik dan mengubah pola konsumsi informasi publik. “Dulu tidak pernah mendengar kata eksposur, tidak pernah mendengar kata algoritma. Sekarang itu yang menjadi jualan,” ujarnya. Jalil memperingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan media lokal dan tidak bergantung pada influencer. “Jangan sampai pemerintah beralih ke para influencer,” katanya. Ia mendesak jurnalis Kuningan untuk kembali pada kerja lapangan. “Jangan hanya tandasnya, ujarnya, katanya. Turun ke lapangan,” tegasnya.
Dari sisi historis, Nuzul Rachdy memaparkan pengalaman pribadinya sebagai wartawan yang terlibat langsung pada peristiwa 27 Juli atau yang lebih di kenal dengan istilah “Kuda Tuli” di era Orde Baru. Menurutnya, kekuatan pers terbukti mampu mengguncang struktur kekuasaan. “Media pada waktu itu betul betul walaupun minoritas mampu merubah situasi sampai jatuhnya Soeharto,” ucapnya. Ia mengingatkan bahwa pers adalah pilar penting demokrasi meski tidak terlembagakan secara formal. “Tanpa pers, demokrasi hampa,” ujar Nuzul. Ia meminta jurnalis menjaga tanggung jawab. “Carilah narasumber yang berimbang, jangan hanya yang kontra saja,” katanya.
Keempat narasumber seirama memandang pers sebagai aktor strategis yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga akuntabilitas, menggerakkan partisipasi publik, membentuk karakter sosial dan memperkaya identitas daerah. Dalam konteks pembangunan inklusif dan berkelanjutan, pers bukan sekadar pilar, tetapi fondasi yang memastikan arah pembangunan tetap transparan, terbuka dan berpihak kepada masyarakat.
Diskusi yang digelar di ruang santai Kedai Nangkring ini kembali menegaskan peran Waroeng Rakyat sebagai forum independen yang mendorong percakapan kritis tanpa sponsor dan tanpa pesanan, menjadi ruang aman bagi suara publik dan refleksi kolektif perjalanan Kuningan ke depan.***
Tinggalkan Balasan