JAKARTA, (VOX) – Pemerintah membantah tudingan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG mengurangi anggaran pendidikan dan membuat sekolah terbengkalai. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi, yakni 20 persen dari APBN, dan tidak ada satu pun program strategis yang dihentikan.
Dalam keterangannya di Komplek Istana Jakarta, Jumat 27 Februari, Teddy menyebut narasi pengurangan anggaran sebagai informasi yang keliru. Ia menjelaskan bahwa postur anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati sejak September tahun lalu oleh pemerintah bersama DPR dan Badan Anggaran DPR.
“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan. Jawabannya tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan,” ujar Seskab Teddy.
Ia memaparkan bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun ini mencapai Rp769,1 triliun atau setara 20 persen dari APBN. Angka tersebut, menurutnya, telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.
Program MBG sendiri disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini hingga jenjang SMA. Pemerintah memandang pemenuhan gizi sebagai fondasi proses belajar yang optimal.
Selain mempertahankan program lama seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar, pemerintah juga menambah inisiatif baru berupa Sekolah Rakyat. Program ini menyasar anak-anak putus sekolah atau yang belum pernah mengakses pendidikan formal. Dalam satu tahun terakhir, hampir 16 ribu hingga 20 ribu siswa telah terjangkau, dan pada tahun ini direncanakan pembangunan 100 sekolah tambahan.
Terkait kondisi sekolah rusak yang kerap dikaitkan dengan pengurangan anggaran, Teddy menegaskan bahwa pengelolaan sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah. SMA berada di bawah tanggung jawab gubernur, sedangkan SD dan SMP menjadi kewenangan bupati serta wali kota. Meski demikian, pemerintah pusat tetap melakukan intervensi melalui program renovasi.
“Di tahun 2025 saja sudah sekitar 16 ribu sekolah direnovasi dengan anggaran kurang lebih Rp17 triliun. Datanya ada dan bisa dicek,” katanya.
Pemerintah juga memperluas dukungan pembelajaran digital dengan distribusi televisi digital ke sekitar 208 ribu sekolah, dan jumlah tersebut akan ditingkatkan pada tahun berjalan.
Isu lain yang mencuat adalah soal kesejahteraan guru honorer. Teddy menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap memberikan dukungan meskipun secara administratif guru honorer berada di bawah pemerintah daerah.
Ia menyampaikan bahwa insentif guru honorer yang selama dua dekade tidak mengalami kenaikan kini ditingkatkan menjadi Rp400 ribu. Selain itu, tunjangan guru non ASN yang sebelumnya Rp1,5 juta per tahun telah naik menjadi Rp2 juta.
“Selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru tahun lalu naik menjadi 400 ribu,” ujarnya.
Perubahan juga dilakukan pada mekanisme penyaluran. Jika sebelumnya tunjangan ditransfer ke daerah dan dibayarkan setiap tiga bulan, kini pemerintah menginstruksikan agar pembayaran dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan.
Menurut Teddy, seluruh kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada program pendidikan yang dikurangi akibat MBG.
“Seluruhnya berjalan, dilanjutkan bahkan ditambah, dengan fokus kepada siswa dan gurunya,” katanya.
Di tengah perdebatan publik, pemerintah menekankan bahwa MBG bukan kompetitor anggaran pendidikan, melainkan bagian dari investasi pendidikan itu sendiri. Dengan anggaran tetap 20 persen dari APBN dan berbagai penyesuaian kebijakan, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan program pendidikan nasional.***
Tinggalkan Balasan