Oleh: Insan Muhamad Fauzan/HMI Kuningan, Badko Jabar
KUNINGAN (VOX) – Nilai Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi yang termuat dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dinilai masih sangat relevan dalam menjawab berbagai persoalan sosial kontemporer, khususnya dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kerap menuai polemik di tengah masyarakat.
Sebagai pondasi ideologis kader HMI, NDP menjadi nafas perjuangan yang menuntun arah gerak kader dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Salah satu poin krusial di dalamnya adalah keadilan sosial dan keadilan ekonomi, yang menjadi prasyarat terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, beradab, dan berkeadilan di tengah realitas sosial yang majemuk.
Keadilan sosial tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang oleh keadilan ekonomi. Keduanya saling berkorelasi dan menjadi kerangka penting dalam membangun spirit keislaman dan keindonesiaan. Namun dalam praktiknya, kesenjangan sosial-ekonomi masih kerap terjadi, baik antarindividu maupun antarkelompok masyarakat.
Salah satu contoh nyata adalah pelaksanaan program BLT yang digulirkan pemerintah. Program yang sejatinya bertujuan membantu masyarakat kurang mampu ini, di sejumlah daerah justru dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Berbagai persoalan seperti nepotisme, pungutan liar, hingga dominasi kepentingan elite desa masih menjadi keluhan masyarakat.
Menjawab problematika tersebut, kader HMI dituntut hadir secara konstruktif melalui pendekatan jihad kemanusiaan yang kontekstual. Tidak hanya bersikap kritis, namun juga menghadirkan solusi konkret berbasis nilai keadilan sosial dan ekonomi.
Sebagai bentuk ikhtiar tersebut, gagasan pembentukan platform berbasis teknologi bernama SAMBAT-IN (Sarana Aduan Masyarakat Berbasis Aplikasi Transparan Indonesia) dinilai menjadi alternatif solutif. Platform ini dirancang sebagai pusat informasi sekaligus pusat pengaduan masyarakat terkait penyaluran BLT.
SAMBAT-IN memuat fitur informasi yang mencakup kebijakan dan mekanisme BLT dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, terdapat fitur pengaduan masyarakat yang menjamin perlindungan hak penerima bantuan, dengan dukungan kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepolisian, kejaksaan, Ombudsman, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kehadiran platform ini menegaskan posisi HMI sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus penyeimbang antara negara dan masyarakat. Upaya tersebut menjadi bentuk jihad kemanusiaan yang berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai NDP yang menekankan keberpihakan pada keadilan dan kemaslahatan umat.
Lebih jauh, gagasan ini juga merefleksikan pentingnya kepemimpinan inklusif, yakni kepemimpinan yang menjunjung tinggi keterbukaan, keadilan, dan keberanian mendengar seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Kepemimpinan inklusif menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola kebijakan publik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dengan demikian, relevansi nilai keadilan sosial ekonomi dalam program BLT tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi diwujudkan melalui inovasi nyata yang berakar pada etika kepemimpinan inklusif. Inilah ikhtiar HMI dalam mengawal cita-cita luhur organisasi: terwujudnya masyarakat adil dan makmur serta terjaganya kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara.***
Tinggalkan Balasan