KUNINGAN, (VOX) – Menanggapi pemberitaan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kuningan, Founder Masyarakat Peduli Kuningan (MPK) sekaligus anggota PA GMNI, Yusuf Dandi Asih, meminta agar kasus tersebut tidak berhenti pada penyelesaian administratif semata.
Dalam keterangannya, Yusuf menyoroti dugaan adanya anggaran pemerintah daerah yang masuk ke rekening pribadi pejabat sebagaimana disebut dalam pemberitaan sebelumnya. “Kalau menurut saya, karena ini LHP Tahun 2024, ya pemeriksaannya juga di awal tahun. Tinggal tergantung masalah administratifnya seperti apa. Tapi kalau saya baca dari pemberitaannya Kuningansatu dan Voxpopuli, ini nampaknya harus ada aparat penegak hukum yang turun tangan,” ujarnya, Rabu Malam (29/10).
Yusuf mengaku heran dengan adanya dugaan dana daerah yang masuk ke rekening pribadi pejabat. “Menurut akal sehat dan logika hukum saya, bagaimana ceritanya anggaran pemerintah daerah bisa masuk ke rekening pribadi, apalagi rekening pejabatnya. Saya lihat dan baca di pemberitaan seperti itu,” katanya.
Ia menegaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2020, tidak diperbolehkan ada dana pemerintah yang mengalir ke rekening pribadi siapa pun. “Itu jelas tidak boleh. Jadi saya minta ketegasan dari aparat penegak hukum maupun dari pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti hasil LHP BPK itu,” tegasnya.
Yusuf juga menanggapi pernyataan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kuningan, Jumhari, yang sebelumnya menyebut persoalan itu sudah diselesaikan sebelum 60 hari sesuai ketentuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). “Kalau memang kata Pak Kabag sudah selesai sebelum 60 hari, ya itu kan administratif. Tapi aparat penegak hukum tetap harus melihat, apakah di dalamnya ada unsur pidana atau tidak. Kalau ada indikasi tindak pidana korupsi, ya harus diselesaikan. Kalau tidak ada, ya sudah. Tapi jangan sampai dibiarkan begitu saja,” katanya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan sindiran tajam kepada pejabat daerah. “Kalau memang dianggap tidak ada masalah, ya silakan saja semua pejabat simpan anggaran pemerintah di rekening masing-masing,” pungkas Yusuf dengan nada kritis.***
Tinggalkan Balasan