VOXPOPULI.CO.ID – Perayaan Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-528 di tengah kebijakan efisiensi anggaran mulai mendapat sorotan. Bukan soal meriah atau tidaknya acara, tetapi soal sumber pembiayaan seluruh rangkaian kegiatan.
Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), Imam Royani, meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan terbuka jika memang perayaan Hari Jadi tahun ini diklaim tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Imam, istilah “tanpa APBD” harus bisa dijelaskan secara konkret kepada masyarakat. Publik, kata dia, berhak mengetahui siapa yang memberikan dukungan, berapa nilainya dan kegiatan apa saja yang dibiayai.
“Beberapa kepala SKPD sudah mulai menarik napas dalam. Sinyal urunan itu sudah ada. Tinggal menunggu kapan peluitnya ditiup,” kata Imam.
Pernyataan tersebut disampaikan Imam setelah mengaku menerima sejumlah curhatan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait adanya sinyal kontribusi atau “urunan” untuk mendukung kegiatan Hari Jadi.
Bagi Imam, persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya pihak yang membantu membiayai kegiatan. Yang menjadi pertanyaan adalah mekanisme dan sumber uang tersebut.
Ia mengingatkan agar istilah non-APBD jangan sampai hanya berarti tidak ada anggaran yang keluar melalui pos resmi APBD, tetapi kemudian muncul pengumpulan dana dari lingkungan perangkat daerah.
“Jangan sampai yang disebut non-APBD itu uang ‘selap-selip’ di luar pengeluaran resmi yang dilakukan SKPD. Kalau memang ada donatur, buka siapa donaturnya. Kalau sponsor, buka sponsornya. Kalau ada kontribusi dari pihak lain, jelaskan mekanismenya,” ujarnya kepada vox, Senin (24/08).
Imam menegaskan, sorotan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan. Justru menurutnya, keterbukaan sejak awal diperlukan agar tidak muncul prasangka di tengah masyarakat.
“Ini bukan tuduhan. Justru saya meminta pemerintah menjelaskan supaya tidak menjadi prasangka. Kalau memang semuanya transparan, buka saja,” katanya.
Sorotan ALAMKU tersebut semakin mendapat konteks karena Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta pemerintah daerah tidak menggelar perayaan ulang tahun secara besar-besaran di tengah kebijakan efisiensi.
Dalam pidatonya pada 14 Agustus 2026, Prabowo meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengalokasikan anggaran untuk perayaan ulang tahun secara besar-besaran.
“Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten/kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun, ulang tahun besar-besaran,” kata Prabowo.
Presiden juga mengarahkan agar anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan seremonial dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih menyentuh masyarakat, seperti perbaikan sekolah, rumah sakit dan peningkatan kesejahteraan guru.
Bagi Imam, pesan tersebut seharusnya tidak hanya diterjemahkan sebagai larangan menggunakan APBD. Semangat efisiensi juga harus memastikan tidak ada tekanan kepada aparatur untuk membiayai kegiatan pemerintah melalui cara-cara informal.
“Kalau memang tanpa APBD, silakan. Bahkan bagus. Tapi harus benar-benar tanpa APBD. Jangan APBD tidak keluar melalui pintu utama, kemudian uang keluar melalui pintu lain dengan nama urunan. Dan lagi awas OTT,” ujarnya.
Imam juga mengingatkan Pemkab Kuningan agar berhati-hati dalam mengelola pembiayaan kegiatan. Ia meminta pemerintah belajar dari catatan pemeriksaan sebelumnya dan memastikan tidak ada persoalan serupa yang kembali muncul dalam laporan pemeriksaan BPK.
“Jangan sampai nanti muncul lagi seperti yang pernah tercatat dalam LHP BPK tahun 2025. Lebih baik dibuka dari sekarang. Siapa yang membiayai, berapa nilainya dan digunakan untuk apa,” katanya.
Menurut Imam, transparansi menjadi kunci untuk memastikan konsep Hari Jadi tanpa APBD benar-benar berjalan sesuai semangat efisiensi.
Ia juga mempertanyakan apabila ada kepala SKPD atau aparatur yang merasa harus memberikan kontribusi. Menurutnya, harus jelas apakah kontribusi tersebut benar-benar sukarela atau terdapat tekanan tertentu.
“Kalau kepala SKPD merasa harus urunan, kita harus bertanya. Itu benar-benar sukarela atau ada tekanan? Kalau uang pribadi, ya harus jelas. Kalau uang kantor, harus ada mekanisme pertanggungjawabannya,” kata Imam.
Meski memberikan sorotan, ALAMKU tidak mempersoalkan kegiatan Hari Jadi Kuningan sepanjang pelaksanaannya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Imam, kegiatan budaya, olahraga, UMKM hingga promosi pariwisata tetap bisa menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi daerah. Yang menjadi persoalan adalah apabila kemeriahan kegiatan justru dibangun melalui pembiayaan yang tidak jelas.
“Publik tidak sedang melarang Hari Jadi. Kita hanya ingin memastikan kalau disebut tanpa APBD, ya benar-benar tanpa APBD. Kalau ada donatur, buka donaturnya. Kalau ada sponsor, buka sponsornya,” ujarnya.
Pada akhirnya, menurut Imam, ukuran keberhasilan Hari Jadi Kuningan ke-528 bukan hanya terletak pada kemeriahan acara. Lebih dari itu, pemerintah dituntut mampu menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung tanpa membebani APBD maupun perangkat daerah.
Transparansi sumber dana menjadi penting agar masyarakat mengetahui dengan jelas dari mana pembiayaan berasal dan bagaimana penggunaannya.
Di tengah pesan Presiden Prabowo mengenai pemangkasan kegiatan seremonial, keterbukaan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.***
Tinggalkan Balasan