KUNINGAN(VOX) – Polemik penataan pedagang kaki lima kembali mencuat. Pedagang di kawasan 3 Puspa yang meliputi Taman Kota Siliwangi dan Langlangbuana meluapkan kekecewaan mereka atas pembiaran pasar dadakan di Jalan Baru Soekarno Hatta, tepatnya di perempatan Winduherang.

Mereka menilai kebijakan pemerintah daerah tidak konsisten. Di satu sisi, aktivitas berdagang di kawasan 3 Puspa dibatasi bahkan dilarang. Di sisi lain, pasar dadakan di jalur Soekarno Hatta justru dibiarkan beroperasi, jalan ditutup, dan bahkan dikunjungi oleh Wakil Bupati Kuningan.

Ketua Paguyuban Puspa Siliwangi, Anton Lugay, menyebut kondisi tersebut tidak masuk akal. Ia mempertanyakan perlakuan berbeda terhadap pedagang yang sama-sama mencari nafkah di ruang publik.

“Kami jualan di Siliwangi dilarang, sedangkan yang di Pramuka dibiarkan bahkan terkesan difasilitasi. Jalan sampai ditutup dan dikunjungi juga oleh Wakil Bupati Kuningan. Ini tidak masuk akal bagi kami,” ujar Anton.

Ia menegaskan, jika pemerintah daerah membiarkan aktivitas di Soekarno Hatta, maka pedagang 3 Puspa merasa memiliki hak yang sama untuk kembali berjualan.

“Kalau sebelah sana boleh, maka kami pun punya hak yang sama sebagai PKL. Jangan pilih kasih. Kalau aturan mau ditegakkan, tegakkan semuanya. Kalau dibolehkan, ya semuanya dibolehkan. Jangan hanya kami yang ditekan,” tegasnya.

Keluhan serupa disampaikan Ketua Paguyuban Puspa Langlangbuana. Ia menggambarkan kondisi pedagang di kawasan tersebut semakin memprihatinkan. Dari puluhan pedagang yang sebelumnya terdata, kini tersisa tujuh orang yang masih bertahan.

“Mereka tetap bertahan karena mengikuti instruksi dari pemerintah daerah. Tapi kondisi ini sangat berat. Dari puluhan PKL sekarang tinggal tujuh,” ungkapnya.

Para pedagang menilai situasi ini kontradiktif dengan apa yang mereka alami. Jika pasar dadakan di Soekarno Hatta diperbolehkan, mereka menyatakan tidak akan tinggal diam dan siap menuntut perlakuan yang setara.

“Kalau mereka boleh, harusnya kami juga boleh. Kami hanya ingin mengais rezeki di bulan mulia ini. Momentum yang datang setahun sekali ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kami hanya ingin berdagang untuk kebutuhan keluarga kami,” kata salah satu pedagang.

Selain di Soekarno Hatta, para pedagang juga menyoroti menjamurnya PKL di sejumlah titik lain yang sebelumnya disebut sebagai kawasan steril. Kondisi ini dinilai semakin mempertegas ketidak tegasan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan penataan.

Ketua Paguyuban PKL Siliwangi,Anton Lugay, menegaskan sikapnya terkait kebijakan penataan yang tengah berjalan. Ia menyatakan, jika kebijakan tersebut tetap dilanjutkan tanpa solusi yang jelas, para pedagang akan kembali berjualan di badan jalan.

“Jika ini terus berjalan tanpa ada solusi untuk kami, maka kami akan kembali berjualan di jalan,” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini sejumlah PKL masih beraktivitas di depan Puspa Siliwangi dan tidak menutup kemungkinan akan kembali menempati area pertokoan Siliwangi. “Kami juga bisa kembali berdagang di pertokoan Siliwangi,” Pungkasnya.

Persoalan ini kembali membuka pertanyaan tentang konsistensi dan keadilan dalam tata kelola ruang publik di Kuningan. Di tengah Ramadan yang menjadi momentum ekonomi bagi masyarakat kecil, para pedagang 3 Puspa berharap pemerintah daerah tidak menerapkan kebijakan secara tebang pilih.***