KUNINGAN, (VOX) – Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya dalam memperkuat swasembada pangan dengan memastikan seluruh penyuluh pertanian benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh petani. Penegasan ini muncul di tengah capaian surplus beras daerah yang terus meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menekankan bahwa peran penyuluh tidak bisa lagi sekadar administratif atau formalitas. Menurutnya, kehadiran penyuluh di lapangan menjadi faktor kunci dalam menjaga konsistensi produksi pertanian.

“Tidak boleh ada lagi penyuluh yang tidak terlihat oleh petani. Penyuluh harus hadir, aktif, dan menjadi solusi di lapangan,” tegas Wahyu dalam kegiatan Pembinaan dan Silaturahmi Penyuluh Pertanian, Kamis (9/4/2026).

Capaian sektor pertanian Kuningan menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, produksi padi mencapai 396.873 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 254.435 ton beras. Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat berada di angka sekitar 134.191 ton per tahun. Dari angka tersebut, Kabupaten Kuningan mencatat surplus beras sebesar 120.244 ton.

Lonjakan ini melanjutkan tren kenaikan dari tahun sebelumnya, di mana surplus beras pada 2024 tercatat sekitar 93 ribu ton, kemudian meningkat tajam pada 2025 menjadi lebih dari 120 ribu ton. Kondisi ini menempatkan Kuningan sebagai salah satu daerah strategis penopang pangan di Jawa Barat.

Tak hanya dari sisi produksi, percepatan masa panen juga menjadi indikator penting. Hingga akhir Maret 2026, sekitar 78 persen atau 20.310 hektare dari total luas baku sawah 26.016 hektare telah dipanen. Capaian ini lebih cepat dibandingkan sejumlah daerah lain yang umumnya baru memulai panen pada April.

“Ini menunjukkan Kuningan tidak hanya surplus, tetapi juga lebih progresif dalam mengawal musim tanam dan panen. Kita sudah mulai mengisi pasokan beras nasional sejak awal tahun,” ujarnya.

Meski demikian, Wahyu mengingatkan bahwa tantangan sektor pertanian ke depan semakin kompleks. Mulai dari perubahan iklim, fluktuasi pasar global, hingga risiko gagal panen menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak dini.

Dalam konteks tersebut, peran penyuluh pertanian dinilai harus mengalami transformasi. Tidak hanya sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengedukasi dan menggerakkan petani.

“Penyuluh harus naik kelas menjadi penggerak. Mampu mengedukasi, memengaruhi, dan memastikan petani siap menghadapi perubahan,” katanya.

Ia juga menyoroti masih adanya keluhan dari petani terkait minimnya kehadiran penyuluh di lapangan. Hal tersebut, menurutnya, menjadi evaluasi serius bagi seluruh jajaran.

“Kita harus jujur. Masih ada petani yang merasa belum pernah didampingi penyuluh. Ini peringatan keras. Tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan mendorong perubahan pola kerja penyuluh agar lebih proaktif, solutif, dan berbasis kebutuhan petani. Selain itu, penyuluh juga dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi pertanian dan dinamika pasar.

“Tiga kekuatan utama penyuluh ke depan adalah penguasaan pengetahuan, kemampuan membangun kepercayaan petani, dan integritas sebagai teladan,” jelas Wahyu.

Menurutnya, Kabupaten Kuningan memiliki modal kuat untuk terus berkontribusi dalam mendukung swasembada pangan nasional. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di lapangan, khususnya para penyuluh.

“Kuningan punya modal kuat. Surplus meningkat, panen lebih cepat, produksi terjaga. Sekarang kuncinya satu: penyuluh harus benar-benar hadir dan bekerja untuk petani,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa transformasi peran penyuluh akan menjadi prioritas ke depan guna menjaga keberlanjutan kontribusi daerah dalam menopang ketahanan pangan, baik di tingkat regional maupun nasional.

“Ini bukan sekadar capaian daerah. Ini bagian dari tanggung jawab kita menjaga pangan Indonesia,” pungkasnya.***