KUNINGAN, (VOX) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan, Harnida Darius, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani yang dinilai berhasil membawa Pemerintah Kabupaten Kuningan keluar dari tekanan fiskal struktural dan memastikan stabilitas APBD Tahun Anggaran 2025 tanpa gagal bayar.

Harnida menilai capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi awal keuangan daerah yang sangat berat. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kuningan memulai periode pemerintahan dengan posisi fiskal minus sekitar Rp268 miliar, sementara kapasitas fiskal daerah tergolong rendah dengan ruang defisit yang diperbolehkan secara regulasi hanya sekitar 3,15 persen dari total APBD yang berkisar Rp2,7 triliun. Dalam konteks tersebut, penyelesaian gagal bayar tahun 2024 dan pendaratan APBD 2025 tanpa gagal bayar merupakan capaian kebijakan yang signifikan.

“Tidak mudah menyelesaikan persoalan fiskal di titik minus. Fakta bahwa gagal bayar 2024 dapat diselesaikan dan APBD 2025 dapat dikelola tanpa gagal bayar menunjukkan adanya kepemimpinan yang kuat dan pengambilan kebijakan yang terukur. Ini dapat dimaknai sebagai kado awal tahun 2026 dari Pemerintahan Kabupaten Kuningan,” ujar Harnida kepada vox, Kamis (01/01).

Menurutnya, capaian tersebut semakin relevan jika dilihat dari rentang waktu pemerintahan yang masih sangat singkat, yakni sekitar sepuluh bulan. Dalam periode tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyehatan fiskal melalui pengendalian belanja dan penguatan pendapatan, tetapi juga mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan dasar.

Harnida berharap ke depan Bupati Kuningan dapat terus mengawal arah pembangunan daerah agar konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025–2030 yang telah dibahas bersama DPRD. Ia menekankan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan implementasi kebijakan menjadi prasyarat penting agar pemulihan fiskal berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi implementasi program strategis daerah Kuningan Melesat, khususnya program “Ajeg Timbangan”, yang dinilai berjalan efektif sepanjang tahun 2025. Program tersebut dipandang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi lokal dan penguatan tata kelola distribusi, di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Dalam perspektif makro, Harnida menyoroti sejumlah indikator positif yang mulai terlihat, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang membaik, tren penurunan angka kemiskinan, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan dan direncanakan berlanjut pada tahun 2026. Ia menilai capaian tersebut sebagai indikator awal bahwa kebijakan fiskal dan pembangunan berada pada jalur yang relatif tepat.

Menanggapi berbagai kritik terhadap pemerintahan daerah saat ini, Harnida mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan pendekatan konstruktif. Menurutnya, dinamika kritik perlu diarahkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola, bukan sekadar resistensi terhadap perubahan. Ia mendorong perubahan sudut pandang secara kolektif agar seluruh elemen dapat berkontribusi dalam agenda pembangunan Kuningan.

Sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan, Harnida juga menyatakan dukungan terhadap agenda reformasi birokrasi yang tengah dipersiapkan pemerintah daerah, khususnya melalui penerapan manajemen talenta. Ia menilai reformasi tersebut krusial untuk memastikan aparatur sipil negara yang profesional, adaptif, dan berbasis kompetensi, serta menyerahkan perumusan teknis kebijakan tersebut kepada Bupati Kuningan sesuai dengan kewenangan eksekutif.***