VOXPOPULI.CO.ID– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Kuningan kembali membuka ruang kritis untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah melalui kegiatan Ngopda (Ngobrol Perkara Daerah) Volume 4 bertajuk “Meninjau Kembali Program Kuningan Melesat.”

Forum yang digelar di Lapangan Pandapa Paramarta, Rabu (7/10/2026), tersebut membedah sejauh mana visi dan misi Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar bersama Wakil Bupati Tuti Andriyani telah diterjemahkan ke dalam program pembangunan selama tahun pertama pemerintahan.

Kegiatan itu menghadirkan unsur pemerintah daerah dan legislatif. Pemaparan capaian pembangunan disampaikan pemerintah daerah, sekaligus menjadi bahan diskusi dan evaluasi bersama mahasiswa.

Ketua Umum HMI Kuningan Muhammad Naufal Harist mengatakan, Ngopda merupakan bagian dari komitmen mahasiswa untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, mahasiswa perlu memastikan program yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak berhenti sebagai target di atas kertas.

“Ngopda yang diinisiasi Bidang Partisipatif Pembangunan Daerah (PPD) HMI Kuningan menjadi wadah bagi kami untuk terus mengawal dan meninjau kembali program yang dicanangkan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriyani,” ujar Naufal.

Ia menegaskan, forum tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara mahasiswa dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah.

“Ruang diskusi ini menjadi bentuk kepedulian kami terhadap pemerintah daerah, terutama agar apa yang dicanangkan dalam RPJMD benar-benar terealisasikan,” katanya.

Dari pihak pemerintah daerah, Kepala Bappeda Kuningan yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Evaluasi (PDE), Budi Nugraha Abadi, memaparkan sejumlah indikator pembangunan tahun pertama pemerintahan.

Ia menyebut sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif dan beberapa di antaranya bahkan telah melampaui target.

Pertumbuhan ekonomi Kuningan pada 2025 tercatat mencapai 6,98 persen, jauh di atas target yang berada pada kisaran 5,2 hingga 5,7 persen.

Tren positif tersebut berlanjut pada triwulan pertama 2026 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,01 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 71,56 menjadi 72,31, melampaui target 71,65.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,59 persen.

Pada sektor kemiskinan, persentasenya turun 1,14 poin menjadi 10,74 persen. Angka tersebut disebut sebagai yang terendah dalam sejarah data daerah.

Penurunan tersebut diperkirakan membuat sekitar 12 ribu warga keluar dari garis kemiskinan dalam kurun waktu satu tahun.

Dalam evaluasi pelaksanaan program unggulan 2025, sejumlah program Kuningan Melesat tercatat melampaui target tahunan.

Salah satu capaian paling menonjol terdapat pada program bursa kerja. Dari target 2.500 lowongan, pemerintah mencatat telah membuka 13.358 lowongan, dengan 3.280 orang berhasil ditempatkan.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) mencapai 240 unit, melampaui target 145 unit.

Rehabilitasi ruang kelas mencapai 307 unit dari target 200 unit. Sementara pemeliharaan dan pembangunan irigasi mencapai 235 unit dari target 100 unit.

Di sektor investasi, tercatat 181 investor baru skala menengah ke bawah dari target 100 investor.

Program bantuan sosial pangan dan tunai juga terealisasi sebanyak 1.864 paket dari target 800 paket.

Sementara beasiswa bagi 1.000 santri, insentif bagi 1.000 guru ngaji, serta subsidi pupuk sebanyak 30 ribu ton disebut telah terealisasi sesuai target.

Pada sektor tata kelola pemerintahan, predikat reformasi birokrasi A, nilai SAKIP B, dan opini WTP juga berhasil dipertahankan.

Meski sejumlah indikator menunjukkan capaian positif, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.

Kemiskinan memang mengalami penurunan, tetapi angkanya masih berada dalam rentang target dan belum menyentuh batas bawah.

Begitu pula ketidakcukupan konsumsi pangan yang turun dari 5,83 persen menjadi 4,52 persen, namun masih berada di atas target 4,23 persen.

Persoalan stunting juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu didorong bersama.

Jika dibandingkan dengan target akhir 2029, sejumlah program memang telah melaju cukup jauh hanya dalam satu tahun.

Capaian bursa kerja bahkan telah melampaui target lima tahunan. Pembangunan irigasi telah mencapai 47 persen dari target akhir, investasi baru 36 persen, rehabilitasi ruang kelas 31 persen, dan rutilahu 24 persen.

Namun, tidak semua program bergerak dengan kecepatan yang sama.

Pembangunan ruang kelas baru, misalnya, baru mencapai 8 unit dari target 100 unit pada 2025. Artinya, capaian tersebut baru sekitar 3,6 persen dari target lima tahun.

Penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas baru mencapai 98 dari target 250 unit.

Sarana air bersih dan sanitasi pesantren terealisasi 15 dari target 25 unit.

Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah tercatat 7,91 tahun, masih di bawah target 8,2 tahun.

Sementara kemantapan jalan berada pada angka 78,22 persen, lebih rendah dari target 82,35 persen.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga baru mencapai 79,8 persen dari target.

Catatan penting lainnya muncul dari besarnya dukungan pembiayaan dari luar APBD Kabupaten Kuningan terhadap sejumlah capaian pembangunan.

Rehabilitasi ruang kelas, misalnya, terealisasi sekitar Rp37,7 miliar melalui kombinasi APBD dan program revitalisasi APBN.

Pembangunan irigasi sekitar Rp12,7 miliar juga termasuk dukungan dana aspirasi APBN.

Sementara penanganan jalan mencapai sekitar Rp68,5 miliar, termasuk dukungan melalui Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah.

Program rutilahu juga memadukan sumber pembiayaan dari PAD, APBD Provinsi, dan APBN.

Menurut Budi, kemampuan pemerintah daerah menarik dukungan pembiayaan dari luar APBD kabupaten menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menegaskan bahwa visi-misi “Kuningan Melesat” harus menjadi pijakan bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menurutnya, visi dan misi tersebut lahir melalui proses politik Pilkada. Setelah pasangan Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriyani terpilih dan dilantik, visi-misi serta janji kampanye harus diterjemahkan menjadi peta jalan pembangunan selama lima tahun.

Nuzul menjelaskan, MELESAT merupakan akronim dari Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh.

Ia menekankan bahwa setelah proses politik selesai, seluruh pihak harus kembali berada dalam satu barisan untuk mengawal pembangunan daerah.

“Pada saat kita melaksanakan Pemilu, kita berbeda pilihan. Pada saat kampanye, kita berbeda menyampaikan apa yang kita kehendaki. Tapi setelah itu selesai, maka selesai jugalah. Itulah esensi dari sebuah demokrasi,” tegasnya.

Nuzul juga menegaskan bahwa DPRD tidak semata-mata menjadi pihak yang berhadapan dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki fungsi serta peran masing-masing.

DPRD memiliki fungsi dalam kebijakan anggaran, pembentukan regulasi, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Walaupun di publik kita sebagai lembaga pengawasan yang selalu mengawasi, seolah-olah kita selalu berhadap-hadapan, padahal tidak,” ujarnya.

Ia menyebut perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran maupun kebijakan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.

Kritik, kata dia, tetap diperlukan agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan kepentingan masyarakat.

Nuzul juga menyinggung pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ia mencontohkan polemik pembangunan Tugu Bola Dunia sebagai salah satu dinamika yang perlu dikritisi dan dievaluasi bersama.

Menurutnya, DPRD telah turun langsung melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Forum Ngopda HMI Kuningan akhirnya tidak hanya menjadi ruang pemaparan angka capaian pembangunan.

Diskusi tersebut juga membuka ruang untuk mempertanyakan apakah berbagai program Kuningan Melesat telah berjalan sesuai target, kebutuhan masyarakat, serta visi-misi yang telah ditetapkan.

Bagi HMI Kuningan, pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Mahasiswa, DPRD, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya memiliki peran untuk memastikan agenda pembangunan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Capaian positif tentu menjadi modal penting bagi pemerintahan Dian Rachmat Yanuar-Tuti Andriyani. Namun, sejumlah indikator yang masih tertinggal menunjukkan bahwa perjalanan Kuningan Melesat hingga 2029 masih membutuhkan konsistensi, evaluasi, dan pengawasan bersama. (Ugi)