KUNINGAN (VOX) – Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan terus didorong melalui peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu mengemuka dalam Seminar UMKM dan Keuangan Syariah yang digelar Dewan Pengurus Daerah (DPD) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Kuningan.

Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Talkshow Ramadan tersebut berlangsung di Gedung GOW Kuningan, Rabu (11/3/2026), dengan mengusung tema “Cerdas Finansial UMKM Melesat: Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah untuk Pengembangan UMKM.”

Sejumlah unsur pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan akademisi hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Uu Kusmana yang mewakili Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Ketua GOW Kuningan Hj. Rini Sujiyanti, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Agus Muntholib, perwakilan Bank Indonesia Cirebon Agung selaku pengembang UMKM, Kepala Cabang BSI Kuningan Rizky Bumira Yusufi, serta akademisi dari UIN Cirebon Dr. KH. Ahmad Yani, M.Ag.

Sekretaris Umum BKPRMI Kuningan Sopian Asep Nugraha menjelaskan, kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan Milad ke-50 BKPRMI, sekaligus upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, khususnya bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan literasi keuangan secara umum.

“Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 dari OJK, indeks literasi keuangan nasional sudah mencapai sekitar 49 persen, sementara literasi keuangan syariah baru di kisaran 12 persen. Artinya masih ada kesenjangan pengetahuan yang cukup besar,” kata Sopian.

Karena itu, ia menilai seminar dan diskusi publik seperti ini menjadi ruang penting bagi pelaku UMKM untuk memahami konsep pengelolaan keuangan berbasis syariah, termasuk akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Selain itu, kolaborasi antara BKPRMI dan GOW Kuningan diharapkan mampu membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari aspek pengelolaan keuangan yang sehat.

“UMKM perlu cerdas secara finansial agar usaha yang dijalankan bisa berkembang lebih besar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sopian juga mengungkapkan bahwa BKPRMI Kuningan saat ini membina sekitar 350 Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dengan jumlah santri mencapai kurang lebih 7.500 anak.

Di antara jumlah tersebut terdapat sekitar 630 anak yatim piatu yang juga menjadi bagian dari program pembinaan BKPRMI dan akan menerima santunan dalam rangkaian kegiatan Milad ke-50 organisasi tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Uu Kusmana menegaskan bahwa UMKM merupakan sektor penting yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Berdasarkan data pemerintah daerah, saat ini terdapat sekitar 42 ribu unit UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan.

“Ini potensi ekonomi kerakyatan yang sangat besar. UMKM bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan ekonomi keluarga,” kata Uu.

Namun demikian, ia mengakui masih banyak pelaku usaha kecil yang belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan usaha secara profesional.

Menurutnya, sebagian pelaku UMKM masih berfokus pada produksi dan perputaran modal, tanpa memperhatikan strategi pengembangan usaha serta manajemen keuangan yang lebih terencana.

“Banyak yang penting bisa produksi dan modal kembali. Padahal jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik, usaha bisa berkembang lebih cepat dan memberikan kesejahteraan bagi keluarga,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan sempat mencapai 10,41 persen pada kuartal pertama 2025 sebelum mengalami koreksi dan stabil di kisaran 6,98 persen, yang masih termasuk salah satu yang terbaik di wilayah Ciayumajakuning.

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan juga terus mendorong peningkatan investasi di daerah.

Tahun ini, pemerintah menargetkan investasi masuk mencapai Rp5 triliun yang diperkirakan mampu menyerap sekitar 10 hingga 20 ribu tenaga kerja baru.

“Jika pengangguran turun, daya beli masyarakat akan meningkat. Dampaknya kemiskinan juga ikut menurun. Di sinilah UMKM punya peran sangat penting dalam memperkuat ekonomi daerah,” pungkasnya.***