KUNINGAN, (VOX) – Aksi Tutup Mulut yang digelar Presidium Pergerakan Kuningan (PERAK) 9 Desember 2025 dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 berubah menjadi rangkaian tekanan politik yang tidak bisa diabaikan pemerintah daerah. Sejak pagi, aksi berjalan damai di Pendopo Kabupaten Kuningan, Kejaksaan Negeri, dan DPRD. Namun tiap titik memperlihatkan dinamika berbeda yang menunjukkan seberapa sensitif isu korupsi di daerah tersebut.
Di Pendopo, suasana awalnya tertib sampai massa meminta tanda tangan Bupati Kuningan sebagai bentuk komitmen atas tuntutan antikorupsi yang mereka ajukan. Bupati tidak hadir, dan perwakilannya Asda I Toni menolak menandatangani dokumen. Toni berdalih tidak memiliki perintah, sehingga tidak berani mengeksekusi. Alasan itu memantik kekecewaan massa. PERAK memberikan ultimatum 2×24 jam kepada bupati untuk merespons tuntutan.
Berbeda dengan respons kepolisian. Kapolres Kuningan AKBP M Ali Akbar, langsung menandatangani dokumen tuntutan tanpa tarik-ulur. Sikap ini membuat massa bergerak cepat ke titik kedua Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan.
Di sinilah aksi yang awalnya senyap berubah riuh. Mulut yang semula ditutup simbolis akhirnya terbuka, bukan hanya untuk bersuara, tetapi juga beradu argumentasi. Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Ikhwanul Saragih keluar menemui massa bersama Kasi Intel Bryan dan Kasi Pidsus Diofa. Dialog berlangsung panas, melebar dari soal dugaan korupsi hingga akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Cekcok panjang itu akhirnya berujung pada keputusan penting Kepala Kejaksaan menandatangani surat tuntutan aksi. Namun sebelum itu terjadi, massa melemparkan puluhan telur ke gedung kejaksaan sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya penanganan laporan korupsi yang selama ini menggantung dan sikap awal kajari yang enggan menandatangani surat tuntutan aksi.
Dari kejaksaan, massa bergerak ke DPRD Kuningan. Di titik ketiga ini, suasananya kontras cepat, langsung, tanpa drama. Ketua DPRD Nuzul Rachdy segera menandatangani tuntutan saat itu juga, dan massa langsung membubarkan diri.
Rangkaian aksi Tutup Mulut tahun ini terasa jauh lebih politis, lebih tegas, dan lebih menekan dibanding tahun-tahun sebelumnya. PERAK menjadikan senyap sebagai simbol perlawanan, tetapi dinamika di lapangan menunjukkan bahwa diam juga bisa menjadi awal dari suara yang jauh lebih keras. Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 di Kuningan menjadi pengingat bahwa publik tidak lagi mau menunggu jawaban, mereka menuntut tindakan.***
Tinggalkan Balasan