KUNINGAN, (VOX) – Penurunan tajam Dana Desa pada tahun anggaran 2026 menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Desa Cibinuang, Kecamatan Kuningan. Namun kondisi tersebut tidak membuat roda pembangunan berhenti.

Kepala Desa Cibinuang, Nani Suryani, memastikan bahwa pihaknya tetap bergerak dengan strategi baru agar program penting tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Tahun ini, desa hanya menerima sekitar Rp 327 juta, jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang mendekati Rp1 miliar. Penurunan yang mencapai kisaran 70 persen ini memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian prioritas.

“Kondisinya memang cukup berat, tapi kami tidak ingin pelayanan kepada masyarakat ikut terdampak. Program yang menyentuh langsung kebutuhan warga tetap kami jalankan,” ujarnya.

Sejumlah program utama tetap dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan penguatan ekonomi. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) masih menjadi prioritas bagi warga yang membutuhkan, disusul program ketahanan pangan serta dukungan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain itu, penanganan infrastruktur darurat seperti pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pasca longsor juga tetap masuk agenda penting, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu.

Menurut Nani, langkah efisiensi dilakukan dengan memaksimalkan anggaran yang ada serta membuka peluang pendanaan dari luar. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengajukan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pembangunan yang belum tercover Dana Desa.

“Kami akan mencari alternatif sumber anggaran, termasuk dari provinsi, agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.

Ia menegaskan, situasi ini justru menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola anggaran. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga terus diperkuat agar pembangunan tetap berjalan efektif.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Desa Cibinuang optimistis mampu menjaga keberlangsungan program dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun di tengah tekanan fiskal yang cukup besar.***