KUNINGAN, (VOX) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke wilayah Cirebon, Sabtu (27/12), tanpa iring-iringan kendaraan pejabat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi banjir yang melanda sejumlah titik serta menyerap aspirasi warga guna mencari solusi nyata di lapangan.
Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi tidak mendatangi kantor atau gedung pemerintahan setempat. Ia justru memilih berhenti di titik-titik terdampak banjir dan berdialog langsung dengan masyarakat. Di perhentian pertama, gubernur berbincang dengan seorang pedagang kopi dan menanggapi isu yang berkembang terkait banjir kiriman dari wilayah Kuningan.
“Banjir kok kiriman. Air itu mengalir dari Kuningan ke sini,” ujar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa disederhanakan sebagai kiriman dari daerah lain.
Saat berdialog dengan warga, Dedi Mulyadi menerima penjelasan bahwa banjir terjadi akibat kondisi sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan, ditambah masuknya sampah ke aliran sungai. Mendengar hal tersebut, gubernur meminta warga mengantarnya langsung ke titik sungai yang dimaksud.
Di lokasi, ditemukan kondisi sungai yang dangkal dan menyempit. Selain itu, kawasan perumahan yang terdampak banjir diketahui sebelumnya merupakan lahan persawahan dan kebun tebu. Menurut Dedi Mulyadi, alih fungsi lahan tersebut menjadi faktor penting yang memperparah banjir.
“Tanah yang dipakai perumahan itu seharusnya bukan untuk perumahan. Jadi pas, posisi perumahan di bawah, sungainya sempit dan dangkal, atasnya bisa jadi gundul,” kata Dedi Mulyadi.
Ia menilai persoalan banjir tidak bisa dilepaskan dari tata ruang, kondisi lingkungan, serta pengelolaan daerah aliran sungai yang tidak terintegrasi dari hulu ke hilir. Dalam penutup pernyataannya, Dedi Mulyadi menyampaikan rencana untuk meninjau langsung kondisi hulu sungai yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari upaya mencari solusi menyeluruh atas persoalan banjir di Cirebon dan sekitarnya.
Pendekatan lapangan tanpa seremoni yang dilakukan Dedi Mulyadi ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memahami persoalan lingkungan secara langsung, sekaligus menempatkan suara masyarakat sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan penanganan banjir di Jawa Barat.***
Tinggalkan Balasan