KUNINGAN, (VOX) – Aktivis Masyarakat Peduli Kuningan (MPK) Yudi melontarkan kritik keras terhadap DPRD Kabupaten Kuningan, khususnya Komisi III yang memiliki lingkup kerja terkait lingkungan hidup. Ia menilai para legislator gagal menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat di tengah memanasnya isu pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).
Kekecewaan itu muncul setelah para anggota dewan tak terlihat dalam aksi #SaveCiremai yang digelar kemarin. Bagi Yudi, absennya lembaga legislatif pada momentum krusial tersebut semakin menegaskan jarak antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka klaim wakili.
“Mereka ini seperti mati suri. Tidak hadir, tidak bersuara, bahkan eksistensinya tidak terasa. Padahal merekalah yang dulu datang mengetuk rumah warga, meminta dukungan, meminta suara, terutama dari masyarakat di kawasan penyangga Ciremai,” ujar Yudi.
Menurutnya, sikap diam DPRD tidak bisa lagi dibaca sebagai sekadar kelalaian, melainkan kegagalan moral dalam menjalankan mandat konstitusional. Yudi menyebut diamnya dewan di tengah keresahan publik sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab politik yang semestinya melekat pada jabatan.
“Ketika masyarakat mempertanyakan kerusakan lingkungan, penggunaan air secara illegal, dan potensi penyalahgunaan kewenangan, wakil rakyat seharusnya berada di barisan terdepan. Mereka tidak boleh memilih menjauh hanya demi kenyamanan politik,” ucapnya.
Yudi bahkan membandingkan DPRD dengan Ketua PSI Kuningan Asep Papay yang hadir langsung di tengah massa aksi. Ia menilai kehadiran Asep menunjukkan bahwa keberpihakan politik kepada masyarakat bukan soal posisi, melainkan soal keberanian.
“Ada ketua partai yang tidak punya kursi di dewan, tetapi berani turun dan membersamai rakyat. Sementara mereka yang duduk di kursi empuk justru tidak tampak batang hidungnya. Ini ironi politik yang memalukan,” tegas Yudi.
Ia menilai DPRD telah membiarkan dirinya terjebak dalam zona aman politik yang membuat mereka tak lagi peka terhadap aspirasi rakyat. Menurutnya, sikap ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga merusak marwah institusi legislatif itu sendiri.
“Kalau dewan terus seperti ini, masyarakat makin bertanya: siapa sebenarnya yang mereka wakili? Kepentingan rakyat atau kenyamanan sendiri?” kata Yudi.
Kritik tersebut menjadi refleksi keras atas relasi kekuasaan yang timpang di daerah. Masyarakat bersuara lantang soal Ciremai, sementara lembaga yang seharusnya mengawal justru memilih membisu. Ruang diskusinya melebar ke pertanyaan yang lebih dalam: apakah DPRD Kuningan masih berfungsi sebagai representasi rakyat atau sekadar simbol politik tanpa denyut.***
Tinggalkan Balasan