KUNINGAN, (VOX) – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa isu keluarganya menguasai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan adalah tidak benar. Klarifikasi resmi itu ia sampaikan untuk merespons informasi yang sempat beredar luas di masyarakat.
“Ada informasi bahwa keluarga Wabup diduga menguasai program MBG, itu tidak benar. Tidak benar itu. Mungkin kalau saya memiliki ini, mungkin semua sudah tahu. Itu ibaratnya saya bunuh diri ya, Pak,” tegas Tuti menepis tudingan.
Menurut Tuti, keterlibatannya dalam program MBG murni bertujuan membantu agar program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik di daerah. Ia menegaskan tidak ada unsur kepentingan pribadi maupun keluarganya dalam pelaksanaan program tersebut.
“Saya hanya membantu bagaimana Kabupaten Kuningan untuk program MBG-nya berjalan. Ketika banyak keluhan bahwa itu tidak bisa masuk di aplikasi, itu saja yang mereka minta tolong ke saya. Dan itu pun sulit juga untuk saya tembus ke atas,” jelasnya.
Terkait kabar bahwa Kepala Badan Gizi memiliki hubungan keluarga dengannya, Tuti tidak menampik hal itu. Namun ia menekankan, hubungan keluarga bukan berarti ada intervensi atau kendali dalam pelaksanaan program MBG.
“Kepala Badan Gizi itu memang sepupu dari suami saya. Tapi tidak mudah juga bagi kami untuk, ibaratnya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan,” katanya menegaskan.
Tuti juga meluruskan isu yang menyebut dirinya memiliki 19 titik dapur MBG di Kabupaten Kuningan. Ia menegaskan kabar tersebut tidak benar dan termasuk hoaks.
“Waduh, 19? Satupun tidak ada,” tegasnya.
Di akhir penjelasannya, Wakil Bupati Kuningan menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat yang berpihak kepada masyarakat.
“Saya hanya ingin memastikan program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini bisa jalan di Kabupaten Kuningan, agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” tutupnya.
Pernyataan Amih Tuti menunjukkan sikap tegas dalam meluruskan isu yang beredar. Klarifikasinya menekankan bahwa tidak ada kepentingan keluarga dalam MBG, meski di sisi lain ia mengakui adanya hubungan kekerabatan dengan pejabat teknis. Namun, penegasannya bahwa tidak ada dapur MBG yang dikuasai memperlihatkan upaya untuk menjaga transparansi.
Dengan demikian, meski isu kedekatan keluarga memunculkan persepsi publik tertentu, Tuti tetap menempatkan klarifikasi ini sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus menegaskan komitmennya pada program prioritas Presiden.
Tinggalkan Balasan