KUNINGAN(VOX) – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XVII KNPI Kabupaten Kuningan berlangsung lancar, meskipun dalam beberapa sesi forum sempat memanas akibat dinamika pembahasan internal organisasi, Senin (16/2/26).
Forum ini menjadi ruang evaluasi program sekaligus penguatan soliditas organisasi ke depan. Melalui Musda XVII KNPI Kabupaten Kuningan yang digelar di Ipukan Highland, peserta sepakat menjaga kebersamaan dan fokus pada agenda organisasi.
Ketua demisioner, Ahmad Jayadi, menyampaikan bahwa secara umum Musda berjalan sesuai harapan dengan tingkat kehadiran peserta mencapai sekitar 95 persen.
“Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bahkan yang hadir pun boleh dikatakan 95 persen semuanya hadir,” ujarnya dalam wawancara usai forum.
Dalam pelaksanaan persidangan, dinamika pembahasan berlangsung secara konstruktif dan dinamis. Pada Pleno I yang membahas Tata Tertib, terjadi pertukaran pandangan yang menunjukkan tingginya partisipasi dan kepedulian peserta terhadap tata kelola organisasi.
Selanjutnya, pada Pleno II yang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan terkait LPJ dana hibah yang diserap oleh KNPI. Hal tersebut menjadi bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Selain itu, terdapat pula masukan dari peserta terkait dinamika waktu pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, proses diskusi dan penyampaian pendapat tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi, menjunjung tinggi prinsip musyawarah, serta menjaga suasana forum tetap kondusif dan tertib.
Ahmad Jayadi menegaskan percepatan Musda tidak melanggar aturan organisasi karena masih sesuai dengan AD/ART. Ia juga menepis isu adanya kudeta kepemimpinan.
“Musda ini memang dipercepat, tapi di AD/ART membolehkan. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada pemakzulan atau kudeta, itu hanya isu yang kami anggap wajar,” tegasnya.
Menanggapi dinamika yang berkembang, Ketua Pimpinan Sidang juga menambahkan bahwa apabila ada pihak yang mempertanyakan aspek anggaran, dipersilakan menempuh jalur resmi dengan meminta langsung kepada dinas terkait. “Silakan saja ajukan permintaan ke dinas terkait untuk memperoleh bukti RAB anggaran secara resmi, agar semuanya jelas dan transparan,” ujarnya.
Ia berharap kepengurusan selanjutnya dapat melanjutkan program-program positif yang telah berjalan, sekaligus melakukan evaluasi terhadap program yang dinilai belum optimal.
“Kalau memang ada yang positif, silakan dilanjutkan. Kalau ada yang negatif, ya tidak perlu dilanjutkan, jadi bahan evaluasi bersama,” katanya.***
Tinggalkan Balasan