KUNINGAN, (VOX) – Rencana pembangunan pabrik sepatu di wilayah Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan mulai menuai sorotan publik. Puluhan anggota Pemuda Pancasila (PP) PAC Jalaksana mendatangi area proyek pada Minggu (17/5/2026) dan memasang sejumlah spanduk berisi tuntutan transparansi proses pembebasan lahan.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap proses transaksi tanah yang tengah berjalan. Mereka meminta seluruh tahapan pembebasan lahan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Jalaksana, Yanto, menegaskan organisasinya tidak menolak investasi yang masuk ke Kabupaten Kuningan. Menurutnya, kehadiran pabrik justru berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Namun demikian, ia mengingatkan agar proses investasi tidak diwarnai praktik-praktik yang dapat merugikan warga pemilik lahan.

“Kami mendukung investor masuk ke Kuningan karena bisa membuka lapangan pekerjaan. Tapi proses pembebasan lahannya harus jelas, transparan, dan jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” ujar Yanto saat berada di lokasi.

Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam proses perizinan maupun mekanisme pembelian lahan agar tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari.

Di tengah proses tersebut, muncul keresahan warga terkait dugaan adanya pihak perantara tanah yang ikut bermain dalam transaksi. Fenomena itu bahkan ramai disindir masyarakat dengan istilah “RCTI” atau Rombongan Calo Tanah Indonesia.

Istilah satir tersebut mencerminkan kekhawatiran warga terhadap potensi permainan harga hingga dugaan potongan transaksi yang dianggap tidak transparan.

Warga berharap proses jual beli lahan dilakukan langsung antara pemilik tanah dan pihak perusahaan tanpa tekanan maupun campur tangan pihak tertentu yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga meminta perusahaan memastikan seluruh lahan yang dibebaskan benar-benar aman dari sengketa agar investasi yang masuk tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.

PAC Pemuda Pancasila Jalaksana memastikan akan terus mengawal proses pembebasan lahan hingga seluruh tahapan berjalan terbuka dan akuntabel.

“Jangan sampai investasi yang harusnya membawa kemajuan malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Semua harus berjalan adil dan transparan,” tegasnya.***