VOXPOPULI.CO.ID – Pengurus Cabang PMII Kuningan menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik. Organisasi mahasiswa tersebut menilai sejumlah persoalan yang muncul di berbagai daerah menunjukkan masih adanya tantangan dalam tata kelola, pengawasan, serta pelaksanaan program yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah tersebut.
Ketua PC PMII Kuningan, Rizal Nurfahrozy, mengatakan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu dipandang sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program secara nasional. Menurutnya, berbagai kejadian yang terjadi selama pelaksanaan MBG harus menjadi bahan perbaikan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
“Pergantian Kepala BGN harus dibaca sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan MBG secara nasional. Ini menunjukkan bahwa ada persoalan serius yang tidak bisa lagi ditutupi dengan narasi keberhasilan semata. Program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, bukan sekadar mengganti pimpinan lalu menganggap masalah selesai,” tegas Rizal.
Ia menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap. Menurutnya, indikator utama yang perlu diperhatikan adalah dampak nyata program terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
“Sampai hari ini publik lebih sering mendengar berapa juta porsi makanan yang telah dibagikan dan berapa banyak penerima manfaat yang telah dijangkau. Namun pertanyaan mendasarnya adalah, sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia?” ujarnya.
PMII Kuningan juga menyoroti adanya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat disuspend karena berbagai temuan, mulai dari aspek administrasi, sanitasi, tata kelola hingga dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan bahan baku. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa sistem pengawasan masih perlu diperkuat.
Di Kabupaten Kuningan sendiri, PMII mencatat adanya sejumlah persoalan yang sempat menjadi perhatian masyarakat, seperti kasus keracunan makanan, keluhan terkait menu dan porsi makanan, hingga penghentian sementara operasional dapur MBG akibat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar.
“Bagaimana publik bisa yakin bahwa Program MBG berjalan baik jika faktanya masih ditemukan kasus keracunan, porsi makanan yang dipersoalkan penerima manfaat, hingga dapur yang disuspend karena IPAL tidak memenuhi standar sanitasi. Ini menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut lemahnya pengawasan dan tata kelola program. Jangan sampai anggaran yang begitu besar justru menghasilkan pelayanan yang jauh dari standar yang seharusnya diterima masyarakat,” kata Rizal Nurfahrozy.
PMII Kuningan mendorong pemerintah daerah bersama pengelola dapur MBG, yayasan pelaksana, serta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai penting agar publik dapat mengetahui sejauh mana program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, PMII juga mengusulkan adanya audit berkala dan pengawasan independen guna memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Program MBG jangan hanya dijadikan alat pencitraan politik atau proyek yang mengejar serapan anggaran. Yang terpenting adalah kualitas makanan, keamanan pangan, manfaat bagi masyarakat, dan integritas dalam pengelolaannya. Jika aspek-aspek tersebut diabaikan, maka MBG berisiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik,” ujarnya.
PMII Kuningan berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak berhenti pada pergantian pejabat atau langkah administratif semata, melainkan menyentuh aspek substansial agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mencapai tujuan peningkatan kualitas gizi nasional.***
Tinggalkan Balasan