
KUNINGAN, (VOX) – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani atau yang akrab disapa Amih Tuti, akhirnya memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang berkembang di tengah mencuatnya kasus hukum yang menyeret nama mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Dalam keterangannya kepada wartawan usai menghadiri pembukaan Turnamen Tenis May Day AGN Cup 2026, Sabtu (6/6/2026), Amih Tuti membenarkan adanya hubungan kekerabatan dengan Dadan Hindayana. Namun, ia menegaskan bahwa hubungan keluarga tersebut tidak memiliki kaitan apa pun dengan persoalan hukum yang saat ini sedang berproses.
Menurutnya, hubungan tersebut berasal dari pihak keluarga suaminya dan merupakan hubungan kekeluargaan yang sudah lama terjalin. Kendati demikian, ia menilai setiap individu memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap persoalan yang dihadapi.
“Itu saudara dari suami ya tidak bisa dihilangkanlah, dan namanya saudara ya tetap saudara,” ujar Amih Tuti.
Ia menambahkan bahwa dukungan yang selama ini diberikan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semata-mata didasarkan pada manfaat program bagi masyarakat, khususnya dalam upaya perbaikan gizi dan penanganan stunting.

“Kemarin, kami harus support karena programnya baik. Tetapi kalau sekarang beliau ada keterlibatan dalam persoalan hukum, ya itu beliau yang harus tanggung sendiri,” katanya.
Selain menanggapi isu hubungan keluarga dengan Dadan Hindayana, Amih Tuti juga meluruskan kabar yang menyebut dirinya mengendalikan hingga 19 dapur MBG di Kabupaten Kuningan. Ia menyebut informasi tersebut tidak benar.
Menurut Amih Tuti, jumlah dapur yang berada dalam lingkup pengelolaannya hanya empat unit yang tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Kuningan.
“Saya punya empat dapur saja. Dapurnya di Cijoho, Pesona Alam, Wisma, sama di kantor notaris. Itu saja,” ungkapnya.
Ia juga membantah adanya praktik penitipan nama atau penggunaan namanya oleh pihak lain dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis.
“Tidak ada nama yang dititipkan ke saya. Jadi tidak usah banyak fitnah,” tegasnya.
Amih Tuti menjelaskan, peran yang selama ini dijalankannya lebih banyak pada upaya mempertemukan pelaku usaha lokal dengan mitra penyedia makanan dalam program MBG. Langkah tersebut dilakukan agar produk-produk UMKM Kabupaten Kuningan dapat masuk ke dalam rantai pasok program dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Ia mencontohkan berbagai produk lokal seperti pisang, roti, dan hasil usaha mikro lainnya yang selama ini coba dipromosikan kepada para mitra penyedia makanan agar dapat terserap dalam program tersebut.
“Kalau ada pisang atau produk UMKM, saya sampaikan ke mitra-mitra. Kalau ada roti juga saya bantu komunikasikan supaya bisa bekerja sama. Saya hanya menjembatani,” ujarnya.
Terkait informasi mengenai sejumlah dapur MBG yang disebut mengalami kendala operasional akibat keterlambatan pencairan anggaran, Amih Tuti mengaku turut menerima laporan tersebut. Meski demikian, ia berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan kebutuhan penerima manfaat tidak terganggu.
“Mungkin sekarang ada keterlambatan karena ada persoalan di atas. Tinggal dibantu dulu oleh para mitra. Jangan sampai berhenti,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar kondisi tersebut tidak berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat, terutama kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi sasaran prioritas program.
Menurutnya, keberadaan Program Makan Bergizi Gratis harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Kuningan yang hingga kini masih menjadi tantangan pembangunan kesehatan daerah.
“Jangan sampai mengurangi kualitas menu. Apalagi stunting di Kuningan masih cukup tinggi. Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis, kalau angka stunting tetap tinggi berarti ada yang harus dievaluasi dalam penyediaan menu untuk kelompok 3B,” tegasnya.
Amih Tuti menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dilihat dari jumlah dapur yang beroperasi ataupun banyaknya penerima manfaat. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.***












Tinggalkan Balasan