KUNINGAN(VOX) – Persoalan debit air yang dikeluhkan masyarakat kembali menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan menegaskan bahwa masalah air merupakan isu serius yang sedang ditangani secara bertahap dan tidak bisa diselesaikan secara instan karena berkaitan dengan banyak aturan dan lintas kewenangan.
Bupati mengungkapkan, hasil pengecekan lapangan bersama pihak terkait menunjukkan adanya ketidaksesuaian debit air di sejumlah titik. Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi alam dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan sebelumnya. “Memang ada debit air yang tidak sesuai. Ini fakta di lapangan dan akan kita perbaiki. Tapi kita juga harus objektif melihat faktor cuaca dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Namun, sebagian persoalan air berada di luar kewenangan langsung pemkab karena berkaitan dengan instansi vertikal dan kawasan tertentu. Oleh karena itu, langkah koordinasi menjadi kunci. “Kenapa terkesan lambat, karena kewenangannya tidak sepenuhnya di daerah. Ada yang berada di ranah balai dan kementerian. Tapi sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, kami wajib bergerak,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati memastikan akan menghadiri rapat koordinasi di Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kementerian terkait. Rapat tersebut dinilai penting untuk menyatukan persepsi dan mencari solusi konkret atas persoalan air yang sudah berlangsung bertahun-tahun. “Hari ini saya diundang ke Bandung. Ini momentum penting agar persoalan air ini bisa dituntaskan bersama,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pihak akan dilibatkan, mulai dari unsur pemerintah daerah, PDAM, aparat kewilayahan, hingga perwakilan kementerian. Bupati berharap forum tersebut menghasilkan langkah nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat. “Kami ingin semuanya berjalan sesuai aturan, tapi juga tidak mengorbankan kebutuhan dasar warga,” ucapnya.
Bupati juga mengajak masyarakat untuk bersabar dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan tetap dibutuhkan, selama disertai data yang benar. “Kami terbuka terhadap kritik. Persoalan air ini tidak akan selesai dengan saling menyalahkan, tapi dengan kerja bersama dan proses yang jelas,” katanya.
Menurutnya, persoalan tata kelola air dan ruang merupakan pekerjaan rumah lama yang kini mulai diurai satu per satu. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan isu air sebagai prioritas, seiring dengan upaya perbaikan infrastruktur dan penataan wilayah secara berkelanjutan. “Ini bukan pekerjaan sehari dua hari. Tapi kami pastikan ada progres dan arah yang jelas,” tutup Bupati.***
Tinggalkan Balasan