KUNINGAN, (VOX) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan turun langsung ke Kabupaten Kuningan untuk menindaklanjuti krisis air dan dugaan alih fungsi lahan di kawasan Gunung Ciremai. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman dalam video call dengan Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), di sela aksi masyarakat di Gedung Sate, Bandung.
Dalam komunikasi tersebut, perwakilan ALAMKU, Yusuf Dandi dan Ismah Winartono, memaparkan secara rinci dampak alih fungsi lahan dan pengambilan air yang dinilai berlebihan oleh Kabupaten dan Kota Cirebon.

Yusuf Dandi menyebut debit air yang bersumber dari kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai telah turun drastis hingga 40–60 persen. Kondisi ini, kata dia, berdampak langsung pada kekeringan dan menurunnya hasil pertanian di wilayah kaki gunung, terutama di Kecamatan Cigugur dan sekitarnya.

“Alih fungsi lahan di kawasan penyangga sudah masif. Dampaknya nyata, debit air turun tajam, masyarakat mulai kekurangan air, dan hasil panen menurun,” ujar Yusuf dalam video call tersebut.

Ia juga menyoroti persoalan perizinan pemanfaatan air oleh daerah lain. Menurut ALAMKU, Kabupaten Cirebon diduga mengambil air dari titik Cipujangga tanpa izin, sementara izin Kota Cirebon disebut telah lama habis, namun pengambilan air masih terus berlangsung dengan debit besar.

“Debit yang diambil Kota Cirebon mencapai sekitar 1.060 liter per detik dari wilayah Kuningan. Ini jelas memberatkan daerah hulu,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Jabar Herman Suryatman menyatakan pemerintah provinsi memahami substansi persoalan yang disampaikan masyarakat Kuningan. Ia menegaskan terdapat dua fokus utama yang akan ditindaklanjuti, yakni penertiban alih fungsi lahan dan pengaturan pemanfaatan air agar tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Alih fungsi lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai tidak boleh terjadi. Itu harus ditindak tegas. Pemanfaatan air juga harus proporsional dan tidak merusak keberlanjutan sumber daya air,” kata Herman.

Ia memastikan aspirasi ALAMKU akan dilaporkan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, serta ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan pemerintah kabupaten serta kota terkait.

Yang krusial, Herman Suryatman secara terbuka menyatakan komitmennya untuk melibatkan ALAMKU saat turun ke lapangan. Ia memastikan akan menghubungi langsung ALAMKU untuk menjadi pemandu lapangan ketika kunjungan ke Kuningan dilakukan.

“Nanti kami ke Kuningan, dan teman-teman ALAMKU akan kami hubungi untuk mendampingi di lapangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menekankan pentingnya kepercayaan kepada pemerintah. Ia mengajak semua pihak melihat persoalan ini dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.

“Kita harus sabilulungan. Percaya pada proses pemerintah, karena persoalan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja,” katanya.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Herman Suryatman melalui pesan WhatsApp kepada Korlap ALAMKU. Menjawab pertanyaan soal waktu kunjungan ke Kuningan, Herman menulis singkat namun tegas, “Minggu ini, InsyaAllah.”

Bagi ALAMKU, kepastian itu menjadi catatan penting yang akan mereka pegang. Ismah Winartono menegaskan masyarakat Kuningan akan menunggu realisasi janji tersebut, sekaligus siap terlibat aktif di lapangan agar penanganan krisis air tidak berhenti pada tataran wacana.

“Kami siap mendampingi dan menunjukkan langsung titik-titik bermasalah. Harapan kami sederhana, ada langkah konkret dan keberpihakan pada kelestarian serta hak masyarakat Kuningan,” tutup Ismah.***