Oleh: Ahmad Rio Nugraha – Presiden Mahasiswa di salah satu universitas di Kuningan

KUNINGAN, (VOX) – Sebagai mahasiswa dan warga negara yang peduli akan keadilan, saya merasa perlu untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap keputusan pemerintah yang baru-baru ini menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Keputusan ini, yang diumumkan pada bulan yang sarat dengan makna kepahlawanan, langsung memicu gelombang penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Keputusan tersebut tidak hanya mengundang kritik tajam, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai kepahlawanan yang sejatinya harus menjadi landasan dalam setiap penghormatan terhadap para pahlawan bangsa.

Keberanian, integritas, dan perjuangan tanpa bayang-bayang pelanggaran kemanusiaan adalah nilai-nilai yang seharusnya menjadi tolok ukur dalam menilai siapa yang pantas disebut pahlawan. Sayangnya, Soeharto, dengan segala kontroversi yang mengelilinginya, tidak memenuhi kriteria tersebut. Pemerintah yang mengangkatnya sebagai pahlawan nasional tampaknya lupa bahwa di balik kekuasaannya yang lama, ada sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat sulit dihapuskan.

Selama masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, terjadi pelanggaran HAM yang meluas, mulai dari pembungkaman kebebasan berekspresi hingga tindakan represif terhadap mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Praktik korupsi yang melibatkan kekuasaan politik dan ekonomi juga menjadi bagian dari catatan kelam era tersebut. Lantas, apakah sosok yang begitu kontroversial ini benar-benar pantas diberi gelar pahlawan?

Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional berarti mengabaikan suara para korban dari pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahannya. Keputusan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk “memutihkan sejarah” dan menyembunyikan luka lama yang masih membekas di hati banyak orang. Penganugerahan gelar pahlawan nasional seharusnya tidak hanya berdasarkan pada jasa di masa lalu, tetapi juga harus memperhatikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban dari rezim tersebut.

Dalam hal ini, kita perlu mengingat sosok seperti Marsinah, seorang aktivis buruh yang dengan berani memperjuangkan hak-hak pekerja di tengah sistem yang represif. Marsinah gugur dalam perjuangannya, tetapi keberaniannya dan pengorbanannya lebih mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan yang sesungguhnya. Marsinah tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari negara, padahal perjuangannya jauh lebih mewakili makna sesungguhnya dari kata pahlawan.

Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional pada bulan yang sejatinya menjadi waktu untuk menghormati para pejuang bangsa ini justru menjadi langkah mundur. Alih-alih memperkuat makna kepahlawanan, keputusan ini malah mengaburkan arti sejati dari penghormatan terhadap para pejuang yang berjuang dengan penuh keberanian dan tanpa melibatkan kekerasan atau penindasan.

Keputusan ini, jika dibiarkan begitu saja, dapat merusak integritas sejarah kita sebagai bangsa. Apakah kita ingin anak cucu kita hanya mengenal pahlawan yang berkuasa, namun terlupakan sejarah penderitaan yang ditinggalkan oleh mereka yang dikorbankan dalam perjalanan politik mereka? Kita harus berhati-hati dalam memilih siapa yang pantas disebut pahlawan dan tidak boleh membiarkan sejarah kelam terhapus begitu saja.

Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, aktivis HAM, akademisi, dan korban pelanggaran HAM, untuk bersama-sama membahas dan meninjau kembali keputusan ini. Dialog yang inklusif ini sangat penting agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberpihakan pada rakyat, dan pemulihan atas penderitaan yang terjadi di masa lalu.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sejarah yang kita wariskan adalah sejarah yang jujur dan adil. Kepahlawanan tidak hanya diukur dari apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan rakyatnya, bagaimana ia membela keadilan, dan bagaimana ia menghargai hak asasi manusia.

Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional jelas telah memicu kontroversi dan menimbulkan pertanyaan besar tentang apa sebenarnya yang kita hormati dalam sejarah bangsa ini. Keputusan ini tidak hanya mengabaikan nilai-nilai kepahlawanan yang sejati, tetapi juga dapat merusak integritas sejarah kita. Sudah saatnya kita mengakui pahlawan yang sejati, seperti Marsinah, yang memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, tanpa mengabaikan suara mereka yang telah menjadi korban dalam sejarah kelam masa lalu.***