
VOXPOPULI.CO.ID – Dugaan tidak hadirnya Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kramatmulya Karangmangu 1 selama hampir satu bulan, sementara aktivitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan, mendapat sorotan dari Presidium Gerakan Tangkap Koruptor Kuningan (GERTAKK).
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kuningan yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan, U. Kusmana, memastikan akan memanggil sejumlah pihak terkait pada Kamis (12/11/2026) pagi.
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi informasi yang beredar sekaligus memastikan pelaksanaan program strategis nasional tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan dan berada dalam pengawasan yang semestinya.
“Sudah direncanakan besok saya panggil semua pihak, baik tim Satgas Kabupaten, Camat Kramatmulya, Korwil dan SPPG-nya, untuk dimintai keterangan,” ujar U. Kusmana, Rabu (11/11/2026).
Sejumlah pihak yang dijadwalkan hadir dalam pertemuan di ruang kerja Sekda Kuningan tersebut meliputi Tim Satgas MBG Kabupaten, Camat Kramatmulya selaku Kasatgas Kecamatan, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI Kabupaten Kuningan beserta Koordinator Kecamatan (Korcam), serta perwakilan SPPG Karangmangu 1.

Menurut Kasatgas, langkah pemanggilan dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan MBG berjalan dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Tindakan tegas ini terpaksa diambil demi kehati-hatian dalam menjalankan program strategis nasional ini,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya memastikan keberadaan dan fungsi pengawasan di setiap dapur SPPG, terutama karena program tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi para penerima manfaat.
“Jangan sampai betul berjalan tanpa pengawasan. Oleh karena itu, besok kita panggil untuk dimintai keterangan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presidium GERTAKK melalui Nurdiansyah menyoroti dugaan ketidakhadiran Kepala SPPG Karangmangu 1 selama hampir satu bulan. Meski demikian, kegiatan produksi dan pendistribusian makanan dilaporkan tetap berlangsung sebagaimana biasanya.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan operasional, verifikasi kegiatan, serta pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dapur.
GERTAKK juga mempertanyakan peran Korcam, Korwil SPPI, dan pihak mitra pengelola dalam memastikan pelaksanaan tugas Kepala SPPG berjalan sebagaimana mestinya.
“Bagaimana mungkin dapur yang mengelola anggaran negara dan makanan untuk ribuan anak sekolah tetap beroperasi tanpa verifikasi dan tanda tangan pertanggungjawaban Kepala SPPG resmi? Ada apa antara Korcam, Korwil, dan mitra sehingga hal pembiaran ini terus terjadi?” ujar Nurdiansyah.
Menurutnya, keberadaan Kepala SPPG merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian operasional dapur, termasuk memastikan kegiatan pelayanan, pengawasan mutu makanan, serta administrasi pertanggungjawaban berjalan sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
GERTAKK meminta agar dugaan ketidakhadiran tersebut ditelusuri secara menyeluruh, termasuk memeriksa administrasi kehadiran, mekanisme pelaporan harian, dan pihak yang menjalankan fungsi penanggung jawab selama Kepala SPPG diduga tidak berada di tempat tugas.
Selain itu, GERTAKK mendorong dilakukannya evaluasi terhadap kinerja pengawasan di tingkat kecamatan dan kabupaten agar persoalan serupa tidak terulang.
Meski demikian, dugaan ketidakhadiran Kepala SPPG maupun kemungkinan adanya pelanggaran prosedur masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak terkait.
Pemanggilan yang dijadwalkan Sekda Kuningan pada Kamis pagi diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kondisi sebenarnya di SPPG Karangmangu 1, termasuk memastikan apakah operasional dapur selama ini telah dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan yang sesuai.
Upaya redaksi mendapatkan informasi yang berimbang telah dilakukan namun hingga berita ini terbit, konfirmasi via wa terhadap Korwil SPPI Kuningan belum mendapatkan balasan terkait dugaan yang disampaikan GERTAKK.
Voxpopuli.co.id tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.












Tinggalkan Balasan