VOXPOPULI.CO.ID – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Gabungan Ormas/LSM Peduli Kuningan (GOPEKA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, Rabu (11/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mempercepat penanganan dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Kuningan.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut Kejari Kuningan segera memberikan kepastian hukum atas perkara yang menurut mereka telah bergulir selama hampir delapan bulan, tetapi hingga kini masih berada pada tahap penyelidikan.

Inisiator LINKAR sekaligus anggota GOPEKA, Abidin, menilai persoalan tunjangan DPRD bukan terletak pada hak anggota legislatif menerima tunjangan, melainkan pada dasar hukum dan mekanisme penetapan besarannya.

Menurut Abidin, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD, termasuk ketentuan mengenai tunjangan perumahan dan transportasi yang penetapannya harus mengikuti regulasi daerah.

“Yang namanya tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, baik transportasi maupun perumahan, itu merupakan hak anggota dewan. Tetapi semuanya diatur oleh regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Di situ jelas ditetapkan dengan Peraturan Bupati,” ujar Abidin kepada Voxpopuli.co.id di sela aksi.

Abidin mempertanyakan dasar hukum pembayaran tunjangan yang menurut penelusurannya telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum terbitnya Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023.

“Selama ini kita runut ke belakang, hampir sembilan tahun tidak ada Perbup-nya. Ini alat ukurnya apa? Dasar hukumnya apa? Tidak ada dasar hukumnya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti penggunaan keputusan bupati sebagai landasan pembayaran tunjangan. Menurutnya, keputusan bupati yang bersifat penetapan tidak dapat begitu saja menggantikan peraturan bupati yang bersifat pengaturan.

Abidin meminta penyidik menelusuri seluruh proses penyusunan kebijakan, mulai dari perencanaan anggaran, penilaian kewajaran besaran tunjangan, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

“Kok Kuningan yang tidak ada Perbup-nya, sampai sekarang sudah hampir delapan bulan dari mulai pelaporan belum ada tindakan yang nyata? Kapan ini ditingkatkan ke proses penyidikan?” katanya.

Meski demikian, klaim mengenai ketiadaan dasar hukum selama periode tertentu masih memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen peraturan dan keputusan yang berlaku pada masing-masing tahun anggaran.

Selain mempertanyakan legalitas pembayaran tunjangan, Abidin turut menyoroti isu pengembalian uang sebesar Rp165 juta yang belakangan beredar di lingkungan DPRD Kuningan.

Ia mengaku mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan dan kabar yang berkembang, bukan dari dokumen resmi hasil audit.

“Rp165 juta itu dasar perhitungannya dari mana? Dari tahun kapan ke tahun kapan? Terus masuknya ke kas daerah atau ke kas siapa? Ke rekening siapa? Ada enggak penetapan dari BPK-nya?” pertanyaannya.

Abidin menegaskan bahwa apabila benar terdapat pengembalian uang, hal tersebut harus dijelaskan secara transparan kepada publik, termasuk dasar perhitungan, pihak yang melakukan pengembalian, dan mekanisme penyetorannya.

Ia juga berpendapat bahwa pengembalian kerugian negara tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

“TGR tidak menghapuskan pidana,” tegasnya.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara memang tidak dengan sendirinya menghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap memerlukan pembuktian unsur-unsur hukum dan keterlibatan masing-masing pihak.

Abidin juga memperkirakan nilai anggaran tunjangan yang perlu ditelusuri selama periode sejak 2017 dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Angka tersebut merupakan perkiraannya dan belum menjadi nilai kerugian negara yang ditetapkan melalui pemeriksaan resmi.

“Kalau urusan kerugian negara, itu haknya BPK. Tapi yang jelas itu puluhan miliar, kalau saya hitung sembilan tahun,” ungkapnya.

Ia meminta Kejari Kuningan tidak melakukan tebang pilih dalam memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif.

“Siapa pun orangnya, baik dari eksekutif maupun legislatif yang terlibat, semua diproses hukum. Karena yang namanya korupsi itu musuh bersama. Korupsi itu kejahatan luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi GOPEKA, Dadang Abdullah dari KORAKAP, menyampaikan bahwa gabungan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejari Kuningan.

Namun, ia mengingatkan agar penanganan perkara tunjangan DPRD tidak berakhir tanpa kepastian hukum.

“Teman-teman gabungan LSM dan ormas untuk saat ini masih menyimpan kepercayaan kepada APH di Kuningan, terutama Kejaksaan Negeri. Jangan sampai kasus tunjangan dewan ini terulang seperti kasus-kasus beberapa tahun ke belakang yang hasilnya nihil, seperti Kuningan Ca’ang dan kasus lainnya,” ujar Dadang.

Menurutnya, massa menginginkan percepatan penanganan perkara hingga terdapat kepastian mengenai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban apabila alat bukti telah mencukupi.

“Kami menuntut kepada Kejaksaan Negeri Kuningan yang menangani kasus tunjangan anggota dewan agar secepatnya ditetapkan tersangka, entah itu dari legislatif atau eksekutif,” tegasnya.

Dadang juga menyatakan bahwa GOPEKA telah menyiapkan langkah lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons yang dianggap memadai.

“Kita sudah punya rencana akan aksi lebih besar lagi dengan menggandeng teman-teman LSM dan ormas yang lain. Tentu ada rencana untuk di-RDP-kan di DPR RI Komisi III. Satu kata, kita menuntut keadilan,” ujarnya.

Selain LINKAR dan KORAKAP, aksi tersebut turut diikuti sejumlah organisasi, di antaranya LMPI, Penjara, Gamas, Pakumas, Barak, dan Pemuda Panca Darma.

Dari pihak Kejaksaan Negeri Kuningan, massa aksi diterima Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Dimas, yang baru dilantik pada Kamis pekan sebelumnya.

Dimas menjelaskan bahwa penanganan perkara dugaan penyimpangan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kuningan hingga saat ini masih berada pada tahap penyelidikan dan belum ditingkatkan ke penyidikan.

Sebelumnya, pihak kejaksaan telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD maupun unsur eksekutif, dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan dan data terkait perkara tersebut.

Dengan demikian, hingga aksi berlangsung, belum ada penetapan tersangka yang diumumkan dalam perkara tunjangan DPRD Kuningan tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, tidak dapat menemui massa secara langsung karena tengah menghadiri kegiatan apel Linmas se-Jawa Barat di Cirebon serta agenda kedinasan lainnya.

Meski berhalangan hadir, Kajari menyampaikan kesediaannya untuk menerima perwakilan massa aksi pada Kamis (12/11/2026).