VOXPOPULI.CO.ID – Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satpol PP melakukan penyegelan terhadap sejumlah bangunan di kawasan wisata The Nice Park Kuningan, Rabu (11/11/2026).
Penyegelan dilakukan setelah ditemukan adanya penambahan bangunan yang belum tercakup dalam dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan ketidaksesuaian dengan site plan yang telah diajukan pengelola.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Burhanudin, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu tiga hari kepada pengusaha untuk segera berkoordinasi dan mengurus perizinan bangunan tersebut.
“Kita memberikan waktu tenggang sampai tiga hari. Ketika nanti tiga hari itu mereka bisa berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mengurus bangunan yang belum dimohonkan izinnya, ya kita nanti akan bantu untuk perizinannya,” ujar Burhanudin kepada Voxpopuli.co.id.
Namun, apabila hingga Jumat (13/11/2026) tidak ada koordinasi dari pihak pengelola, pemerintah daerah membuka kemungkinan melakukan penyegelan terhadap seluruh bangunan di kawasan wisata tersebut.
Burhanudin mengungkapkan, berdasarkan dokumen perizinan awal, luas lahan yang diajukan mencapai 2,4 hektare. Sementara informasi dari perwakilan pengelola menyebutkan luas keseluruhan kawasan mencapai sekitar 4 hektare.
“Berarti kurang lebih ada 1,6 hektare yang belum diuruskan perizinannya, site plan-nya,” jelas Burhanudin.
Meski demikian, angka tersebut masih merupakan informasi awal dan belum berdasarkan hasil pengukuran teknis secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kuningan, Alex Dolfianza, menyebutkan bahwa PBG yang telah diterbitkan mencantumkan luas bangunan sekitar 1.100 meter persegi. Namun, ditemukan penambahan bangunan yang belum tercakup dalam dokumen tersebut.
“Jadi dasar penyegelan itu, PBG kan ada 1.100 sekian meter. Ternyata kemarin dicek ada penambahan bangunan,” ungkap Alex.
Menurutnya, penyegelan dilakukan sementara hingga perizinan dipenuhi. Selama masa penyegelan, aktivitas pembangunan pada bangunan yang belum memiliki PBG tidak diperbolehkan.
“Karena ini yang penambahan belum ber-PBG, kita segel. Aktivitas enggak boleh sampai dengan ada PBG,” tegasnya.
Di lokasi yang sama, Penanggung Jawab Proyek The Nice Park Kuningan, Jemmy Kesaro, menyatakan pihaknya menerima tindakan pemerintah daerah dan siap memenuhi seluruh kewajiban perizinan.
“Kami pada intinya sebagai perwakilan, sebagai pengurus, tentunya akan mengikuti saja apa yang menjadi perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban yang seharusnya kami lakukan. Kami akan penuhi kewajiban-kewajiban itu,” ujarnya.
Jemmy menjelaskan, proses pengurusan izin pembangunan kawasan wisata tersebut telah berlangsung hampir dua tahun dengan menggunakan jasa konsultan.
“Mungkin jasa konsultannya yang tidak memberikan informasi yang lengkap terhadap kami pengusaha. Ternyata beda yang diajukan dua tahun yang lalu dengan yang sekarang,” katanya.
Sementara itu, Burhan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan mendukung investasi, tetapi setiap pengusaha wajib memenuhi ketentuan perizinan.
“Kita tidak alergi terhadap investasi, bahkan kami mendukung. Tapi seyogianya kepada pengusaha yang akan berinvestasi ke Kabupaten Kuningan, kami berharap semua perizinan bisa ditempuh,” pungkasnya.
Penyegelan The Nice Park menjadi bagian dari pengawasan pembangunan oleh Tim Wasdal Kabupaten Kuningan. Pihak pengelola kini diberikan kesempatan hingga Jumat (13/11/2026) untuk berkoordinasi dengan Dinas PUTR sebelum pemerintah daerah mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.
Tinggalkan Balasan