VOXPOPULI.CO.ID – Polemik pemanfaatan Mata Air Cipaniis kembali menjadi sorotan. Kali ini, Wakil Ketua PKC PMII Jawa Barat sekaligus putra asli Kuningan, Manarul Hidayat, mendesak DPRD Kabupaten Kuningan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut secara menyeluruh kerja sama pemanfaatan sumber mata air tersebut dengan Pemerintah Kota Cirebon.

Manarul menilai, persoalan Cipaniis tidak boleh terus dibiarkan tanpa keterbukaan informasi kepada masyarakat. Terlebih, kerja sama pemanfaatan air antara Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon telah berlangsung sejak 2009 dan terakhir diperbarui melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perubahan Ketiga pada 22 Agustus 2025.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya air tersebut dilakukan, termasuk dasar hukum pemanfaatan, volume pengambilan air, hingga penerimaan dana kompensasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuningan.

“Cipaniis ini milik rakyat, bukan sekadar objek kerja sama antarpemerintah. Persoalannya sudah bertahun-tahun, melibatkan dua daerah, dan menyangkut uang yang tidak sedikit. DPRD tidak boleh hanya menonton,” tegas Manarul.

Ia menyebut sedikitnya ada lima persoalan mendasar yang harus menjadi fokus penyelidikan Pansus Cipaniis.

Pertama, menyangkut aspek kewenangan. Manarul mempertanyakan dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menjamin pasokan air dari kawasan Mata Air Cipaniis yang disebut berada di wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai kewenangan pengelolaan sumber air tersebut, termasuk keterlibatan otoritas kawasan konservasi dalam kerja sama pemanfaatannya.

Kedua, persoalan legalitas perizinan. Manarul menyoroti informasi mengenai Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) yang disebut tidak berlaku sejak 2018.

Ia meminta DPRD memastikan kebenaran informasi tersebut sekaligus mengungkap dasar perizinan yang digunakan dalam kegiatan pengambilan air selama ini.

Ketiga, terkait volume pengambilan air. Manarul menyebut terdapat informasi bahwa pemanfaatan air mencapai sekitar 1.060 liter per detik dari total debit sekitar 1.600 liter per detik.

Angka tersebut, menurutnya, harus diverifikasi melalui data teknis dan kajian pihak berwenang untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan pemanfaatan sumber daya air, terutama karena berkaitan dengan kawasan konservasi.

Keempat, persoalan dana kompensasi. Manarul menyoroti tarif kompensasi yang disebut mencapai Rp275 per meter kubik.

Ia meminta DPRD menelusuri dasar penetapan tarif tersebut, total penerimaan sejak awal kerja sama, pencatatannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga penggunaan dana yang telah diterima pemerintah daerah.

Kelima, menyangkut kewajiban kepada negara. Manarul mempertanyakan apakah kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah dipenuhi sesuai ketentuan atau terdapat mekanisme lain yang selama ini diterapkan dalam pemanfaatan sumber air Cipaniis.

“Semua angka itu harus diverifikasi, bukan dijadikan vonis. Justru karena itu Pansus diperlukan. Panggil Pemkab, Pemkot Cirebon, Perumda Tirta Giri Nata, dan Balai TNGC. Buka datanya,” ujarnya.

Manarul menegaskan, pembentukan Pansus bukan bertujuan mencari kesalahan atau menghakimi pihak tertentu. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tata kelola pemanfaatan sumber daya air berjalan transparan, sesuai aturan, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar polemik Cipaniis tidak berkembang menjadi konflik antara masyarakat Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Menurutnya, kebutuhan masyarakat Cirebon terhadap layanan air bersih tetap harus dilindungi.

“Ini bukan Kuningan melawan Cirebon. Ini soal Pasal 33 UUD 1945: air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau memang tidak ada yang salah, tidak perlu takut dibuka. Buka dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.

Desakan tersebut menambah panjang daftar pihak yang meminta DPRD Kabupaten Kuningan menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan Cipaniis.

Kini, masyarakat menantikan langkah konkret DPRD untuk menindaklanjuti berbagai pertanyaan mengenai legalitas pemanfaatan air, besaran kompensasi, serta pertanggungjawaban pengelolaannya.

Transparansi menjadi kunci agar kerja sama antardaerah tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi pelayanan air bersih, tetapi juga menjamin perlindungan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan.

(UGI)