VOXPOPULI.CO.ID – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Presidium Gerakan Tangkap Koruptor Kuningan (GERTAKK) mempertanyakan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmangu 2 yang disebut tetap berjalan meski Kepala SPPG diduga tidak masuk kerja selama hampir satu bulan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan, tanggung jawab operasional, hingga transparansi pengelolaan anggaran program MBG di tingkat dapur.
Berdasarkan informasi yang disampaikan GERTAKK, kegiatan produksi dan pendistribusian makanan di SPPG Karangmangu 2 tetap berlangsung seperti biasa meskipun kepala satuan pelayanan yang menjadi penanggung jawab utama disebut tidak berada di tempat tugas.
GERTAKK menilai situasi tersebut perlu segera mendapat perhatian dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pasalnya, program MBG tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan kepada peserta didik, tetapi juga menyangkut standar pemenuhan gizi, keamanan pangan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Kepala SPPG memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, ketidakhadiran pejabat penanggung jawab dalam waktu yang cukup lama, apabila benar terjadi tanpa penugasan atau mekanisme pengganti yang sah, perlu dievaluasi.
Sorotan GERTAKK tidak hanya tertuju kepada Kepala SPPG Karangmangu 2. Peran Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Wilayah (Korwil) yang menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan juga menjadi perhatian.
GERTAKK mempertanyakan bagaimana operasional dapur tetap berjalan selama berminggu-minggu apabila benar tidak terdapat kehadiran kepala SPPG sebagaimana mestinya.
Selain itu, pihak mitra penyedia atau pengelola dapur juga diminta memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut, termasuk mekanisme pengawasan dan penanggung jawab operasional selama kepala SPPG tidak berada di lokasi.
“Bagaimana mungkin dapur yang mengelola anggaran negara dan makanan untuk ribuan anak sekolah tetap beroperasi tanpa verifikasi dan tanda tangan pertanggungjawaban Kepala SPPG resmi? Ada apa antara Korcam, Korwil, dan Mitra sehingga hal pembiaran ini terus terjadi?” tegas Nurdiansyah.
Menurut GERTAKK, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif biasa. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur, harus ada pemeriksaan dan evaluasi terhadap pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan program.
GERTAKK juga menyoroti pentingnya penerapan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) BGN dalam pelaksanaan MBG. Terutama terkait kehadiran petugas, pengawasan mutu makanan, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Dalam informasi yang disampaikan GERTAKK, terdapat sejumlah ketentuan pengawasan BGN yang disebut diperketat pada 2026, termasuk mengenai presensi petugas, validasi laporan penggunaan dana harian, dan penegakan disiplin kepegawaian.
Namun, penerapan ketentuan tersebut di SPPG Karangmangu 2 perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen resmi dan klarifikasi dari BGN. Begitu pula mengenai kewajiban kehadiran pada jam tertentu serta mekanisme validasi laporan keuangan, perlu merujuk pada aturan yang benar-benar berlaku.
GERTAKK menilai, apabila Kepala SPPG memang tidak menjalankan tugas tanpa alasan dan mekanisme pengganti yang dibenarkan, kondisi tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepegawaian maupun tata kelola program MBG.
Atas persoalan tersebut, GERTAKK meminta Satgas MBG atau BGN, Inspektorat, serta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPPG Karangmangu 2.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan beberapa hal, mulai dari kehadiran dan penugasan Kepala SPPG, mekanisme pengawasan Korcam dan Korwil, kelayakan operasional dapur, standar keamanan serta mutu gizi makanan, hingga kesesuaian laporan penggunaan anggaran.
GERTAKK juga mendorong agar hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah operasional dapur telah berjalan sesuai prosedur atau terdapat persoalan yang membutuhkan tindakan lebih lanjut.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan akuntabilitas, pengawasan yang ketat, dan tanggung jawab setiap pihak.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan ketidakhadiran Kepala SPPG Karangmangu 2 serta penjelasan mengenai pengawasan Korcam, Korwil, dan pihak mitra masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak-pihak terkait, termasuk BGN.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala SPPG Karangmangu 2, Korcam, Korwil, pihak mitra, maupun BGN guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
(UGI)
Tinggalkan Balasan