VOXPOPULI.CO.ID – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Kuningan menyoroti integritas dan independensi aparat penegak hukum (APH). Mereka mengingatkan agar kewenangan penegakan hukum tidak disalahgunakan dan tidak dijadikan alat untuk melayani kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua PC PMII Kuningan, Rizal Nurfahrozy, menyusul ramainya pemberitaan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden yang turut menyeret nama mantan Kapolri.
Menurut Rizal, polemik tersebut seharusnya menjadi alarm serius bagi seluruh institusi penegak hukum. Persoalan itu bukan sekadar perdebatan antarlembaga, melainkan menyangkut integritas, independensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat menaruh kepercayaan kepada institusi yang memiliki kewenangan besar apabila dugaan penyalahgunaan wewenang terus menjadi persoalan publik.
Padahal, aparat penegak hukum memiliki mandat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Karena itu, keberadaan APH semestinya memberikan rasa aman, bukan justru menghadirkan ketakutan melalui tindakan intimidatif, represif, maupun sewenang-wenang.
“Pertanyaan dasarnya adalah siapa yang mengawasi aparat ketika kewenangan yang dimilikinya berpotensi disalahgunakan? Apakah hukum masih berdiri sebagai panglima, atau justru tunduk pada kepentingan dan kekuasaan?” demikian sorotan Rizal dalam pernyataan tertulisnya.
Tidak hanya pada persoalan nasional, PC PMII Kuningan juga meminta praktik penegakan hukum di daerah mendapat perhatian. Salah satu sektor yang disoroti adalah penanganan persoalan pertambangan di Kabupaten Kuningan.
Rizal menegaskan, penegakan hukum di sektor pertambangan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih. Pemerintah maupun aparat penegak hukum harus menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, aktivitas pertambangan wajib memenuhi persyaratan perizinan, lingkungan, dan teknis. Namun, tindakan penegakan hukum juga harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan fakta serta status hukum setiap aktivitas.
Jangan sampai kegiatan yang telah memenuhi ketentuan justru mendapatkan perlakuan tidak proporsional, sementara dugaan aktivitas pertambangan ilegal tidak memperoleh penanganan sebagaimana mestinya.
PC PMII Kuningan juga meminta agar setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan, intimidasi, maupun intervensi di luar prosedur hukum segera diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.
“Tidak boleh ada institusi maupun individu yang kebal dari pengawasan. Atribut, jabatan, dan kewenangan negara bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban,” tegasnya.
Lebih lanjut, PC PMII Kabupaten Kuningan mendesak agar setiap dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan APH ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rizal juga meminta lembaga pengawas internal maupun eksternal menjalankan fungsinya secara maksimal. Laporan masyarakat, menurutnya, tidak boleh berhenti di meja birokrasi tanpa kejelasan proses dan penyelesaian.
Ia menilai, masyarakat tidak cukup hanya diberikan pencitraan atau pernyataan bahwa institusi penegak hukum telah bekerja. Hal yang lebih dibutuhkan adalah tindakan nyata, keterbukaan informasi, penegakan kode etik, serta kepastian hukum.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, maka harus ada konsekuensi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, persoalan terbesar bukan hanya ketika hukum dilanggar, tetapi juga ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan.
“Jangan sampai negara begitu kuat mengawasi rakyat, tetapi begitu lemah mengawasi aparatnya sendiri. Jika rakyat dituntut patuh terhadap hukum, maka aparat pun wajib tunduk pada hukum yang sama,” ungkap Rizal.
PC PMII Kabupaten Kuningan menegaskan bahwa supremasi hukum tidak boleh berhenti sebagai slogan. Integritas aparat penegak hukum harus dibuktikan melalui tindakan, dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa, dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Bagi PMII, aparat merupakan pelayan hukum dan masyarakat, bukan pemilik kekuasaan atas keduanya.
(UGI)
Tinggalkan Balasan