VOXPOPULI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan tidak ada lagi anak tidak sekolah (ATS) di seluruh wilayah Jawa Barat. Seluruh anak, baik yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan, harus mendapatkan akses untuk bersekolah.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat menyampaikan arahan mewakili Gubernur Jawa Barat di Bandung, Selasa (10/11/2026).

Herman menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh hak pendidikan melalui sekolah formal.

“Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah,” tegas Herman.

Untuk merealisasikan target Jawa Barat bebas ATS, Pemprov Jabar telah mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Barat. Mereka akan menjadi pengawal teknis dalam upaya mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.

Menurut Herman, pemerintah provinsi akan memberikan fasilitasi dan pendampingan agar persoalan ATS dapat segera ditangani secara menyeluruh.

“ATS bisa secepatnya kita atasi, saya yakin bisa bahkan sangat bisa, kuncinya tekad karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan. Pemerintah provinsi dapat mengambil peran dalam koordinasi dan fasilitasi, sementara pemerintah kabupaten/kota dinilai lebih memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

Karena itu, Herman meminta seluruh unsur pemerintahan, mulai dari camat hingga perangkat desa dan kelurahan, ikut bergerak mencari serta mendampingi anak-anak yang tidak bersekolah.

“Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman tapi superteam,” ucapnya.

Selain koordinasi lintas pemerintahan, Herman juga berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat pengentasan ATS.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan dukungan anggaran dari APBN tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut. Pemprov Jabar akan mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kami mohon Kementerian konsisten mendampingi, perkara nanti di perjalanan ada APBN Alhamdulillah. Ada atau tidak ada the show must go on kita harus upayakan tapi minimal untuk BOS-nya ada tetapi kan serapannya hari ini belum optimal,” tuturnya.

Herman menyebutkan, anak-anak yang masuk kategori ATS dapat diarahkan kembali ke jalur pendidikan formal, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga Sekolah Rakyat.

Ia juga menyoroti kondisi anak-anak yang tidak bersekolah karena harus membantu orang tua bekerja, seperti berdagang. Menurutnya, alasan ekonomi dan tuntutan keluarga tidak boleh membuat anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

Untuk itu, Dinas Pendidikan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kelurahan, serta para relawan diminta turun langsung memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga.

“Pak anak ini membantu orang tuanya dia memilih tidak sekolah tidak ada apa-apa tapi tetap anak ini harus sekolah edukasi mereka, teman-teman dari Disdik turun dari desa kecamatan relawan turun untuk mengedukasi, saya yakin bisa dan sudah pernah saya lakukan ke beberapa rumah,” tegas Herman.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pengentasan anak tidak sekolah memiliki hubungan erat dengan kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, generasi muda harus memiliki bekal pendidikan dan wawasan agar mampu menjadi sumber daya manusia yang produktif serta berdaya saing.

Herman pun meminta agar dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi anak, remaja, maupun pemuda di Jawa Barat yang kehilangan kesempatan berkembang hanya karena tidak memperoleh akses pendidikan.

“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam 5 tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS,” pungkasnya.

Melalui gerakan bersama tersebut, Pemprov Jabar berharap persoalan anak tidak sekolah dapat ditangani lebih cepat dan tepat sasaran. Target nol ATS diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan sekaligus menyiapkan generasi muda Jawa Barat menuju Indonesia Emas 2045.

(UGI)