KUNINGAN, (VOX) – Ketua PGRI Kuningan, Ida Suprida, mengungkapkan adanya komitmen dari Bupati Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya tenaga pendidik paruh waktu. Hal tersebut disampaikannya di sela kegiatan Halal Bihalal PGRI Kuningan yang dihadiri langsung oleh Bupati Kuningan di Gedung PGRI Kuningan, Selasa (07/04).

Dalam wawancara dengan awak media, Ida Suprida menyebut bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat dan komitmen dalam memajukan dunia pendidikan.

“Ya, Pak Bupati barusan selain juga kita saling bermaafan, mudah-mudahan mendapat spirit untuk kita bekerja lebih baik. Dan komitmen beliau, Pak Bupati, satu berkaitan dengan bagaimana beliau memperhatikan dari sudut kesejahteraan bagi para guru gitu ya. Ya, terperhatikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perhatian tersebut salah satunya terlihat dari pemberian honor bagi guru paruh waktu di Kabupaten Kuningan yang dinilai lebih baik dibandingkan daerah lain.
“Paruh waktu saja di kabupaten/kota lain ya… ya nol rupiah, di kita Alhamdulillah 750 (ribu) ya, ditambah sarjana lagi 200 ribu, jadi 950 ribu,” jelasnya.

Menurut Ida, meskipun kondisi anggaran daerah terbatas, komitmen pemerintah daerah tetap terjaga untuk memberikan dukungan kepada para guru. Bahkan, ia menyebut pencairan honor bagi guru paruh waktu direncanakan pada Maret atau April.

“Dan bulan Maret atau April ini katanya sudah cair mereka yang paruh waktu. Alhamdulillah gitu ya, dengan doa dari semuanya juga,” tambahnya.

Selain kesejahteraan, PGRI juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru. Ida menyebut bahwa dana sertifikasi yang diterima guru diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri.

“Dan tadi juga sepakat dengan komitmen kita juga meningkatkan kompetensi dari apa yang kita peroleh. Dari dana sertifikasi yang kita peroleh, berkomitmen untuk bagaimana para guru meningkatkan kompetensinya. Baik untuk diklat, ataupun pembelian buku, pun termasuk dengan berkuliah mereka untuk meningkatkan kompetensi,” ungkapnya.

Terkait wacana Lembar Kerja Siswa (LKS) digital, Ida Suprida menegaskan bahwa PGRI Kuningan mendukung penuh program tersebut, namun tetap menyoroti kesiapan di lapangan.
“Oh, LKS digital. Bagus, dan sangat sepakat, setuju,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa implementasi program digitalisasi pendidikan harus diiringi dengan persiapan yang matang, mulai dari peningkatan kapasitas guru hingga dukungan infrastruktur.

“Nah, itu memang… di situlah kitanya banyak yang harus kita persiapkan juga. Artinya kan tidak hanya sekedar meluncurkan, memprogramkan, tapi juga mempersiapkan sedini mungkin apa yang akan menjadi masalah. Misalnya, oh gaptek guru, ya gurunya dilatih. Sinyal goreng (jelek), pakai pemancar, kan gitu kan ya. Tidak ada anggaran, ya siapkan mungkin anggarannya, dukungan dari pemerintah daerah,” paparnya.

Ia menambahkan, pemerintah sejatinya telah memberikan sejumlah dukungan, seperti penyediaan Chromebook, perangkat televisi, hingga fasilitas penyimpanan data untuk menunjang pembelajaran digital.

Menanggapi isu yang beredar terkait sikap PGRI terhadap LKS fisik dan digital, Ida meluruskan bahwa terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran pernyataannya.

“Ya… salah ini aja, salah mungkin menanggapi. Karena kan pertanyaannya begini… pertanyaannya: ‘Bapak setuju?’ Ya setuju. ‘Kira-kira permasalahan apa yang timbul apabila itu diluncurkan?’ Pasti kan jawabannya masalah kan. Ya dianggap ketika menyebutkan masalah, dianggap tidak setuju,” jelasnya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk memahami perbedaan antara kritik konstruktif dan penolakan terhadap sebuah program.

“Nah itu ya yang biasanya salah persepsi mungkin kan gitu ya. Dimaklumi aja nggak apa-apa, gitu kan kita mah semuanya berekspresi kan gitu ya,” pungkasnya.***