KUNINGAN, (VOX) – Warga Kuningan dikejutkan dengan surat dari PT Eternal Supply Service Group Organizer yang ditujukan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Kuningan. Isinya, para kades “dihimbau” ikut Pendidikan Karakter Retret pada 27–30 November 2025 di Kebun Raya Kuningan.

Biayanya bikin kaget Rp5,9 juta per orang. Jika dikalikan dengan jumlah 361 desa dan kelurahan, total anggaran yang dipatok bisa tembus Rp2,1 miliar.

Surat bernomor 003/HMK/RRT-ESSG/X/2025 ini ditandatangani Direktur PT Eternal Supply Service Group, bahkan ditembuskan kepada Bupati, DPMD, dan para camat.

Yang membuat publik semakin heran, kegiatan ini ternyata berbeda dengan pola biasanya.

Sebelumnya, Pemkab Kuningan pernah menggelar kegiatan retreat resmi yang dilaksanakan oleh BKPSDM.
Di daerah lain, program serupa biasanya dilaksanakan DPMD bekerja sama dengan Kodim setempat.

Namun kali ini, penyelenggara justru pihak swasta. Tidak ada surat resmi dari Pemkab maupun DPMD yang melandasi kegiatan ini. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar apakah benar kegiatan ini bagian dari agenda pemerintah, atau sekadar penawaran bisnis belaka?

Resah di Kalangan Kepala Desa

Seorang kepala desa yang berhasil dihubungi VOX mengaku resah. “Kalau biayanya segitu, dari mana dana untuk membayar? Apakah ini acara resmi dari kabupaten atau bukan?” keluhnya.

Keresahan ini wajar. Jika kegiatan dianggap wajib, dana yang dibutuhkan mencapai miliaran rupiah, sementara sumber pendanaan pun tak luput dari mata netizen.

Lebih jauh, klarifikasi dari “Pendopo” Kabupaten Kuningan juga mengejutkan. Mereka menegaskan tidak mengetahui adanya kegiatan ini. “Pendopo” menyebut bahwa acara tersebut hanyalah penawaran dari pihak eksternal dan bukan agenda resmi Pemkab Kuningan.

Dengan adanya perbedaan mencolok ini, publik mendesak kejelasan. Apakah benar kepala desa wajib mengikuti? Apakah penggunaan dana untuk membayar retreat bernilai miliaran ini sudah sesuai ketentuan.

Yang jelas, polemik retret kepala desa se Kuningan kini jadi buah bibir. Bukan hanya karena biayanya fantastis, tapi juga karena penyelenggaraannya dilakukan oleh pihak swasta tanpa landasan resmi dari pemerintah.***