KUNINGAN, (VOX) – Puspa Langlangbuana kini menjadi salah satu ruang publik paling memprihatinkan di Kuningan. Alih-alih menjadi sentra kuliner yang layak, kawasan ini berubah menjadi simbol bagaimana sebuah program relokasi PKL bisa gagal ketika pemerintah abai pada fasilitas dasar. Kondisinya kian memudar, jumlah pedagang terus menyusut, dan pengunjung enggan datang karena tempat itu tak lagi nyaman.
Ketua Paguyuban Pedagang Puspa Langlangbuana, Muhammad Chairul atau Jakor, tidak menutupi kekesalannya. “Saat ini tinggal delapan pedagang yang bertahan. Daya kunjung turun karena fasilitas di sini sudah terlihat kumuh dan tidak tertata,” ujarnya. Ia menyebut bahwa setiap kali hujan turun, kawasan itu berubah menjadi arena banjir kecil. Atap bocor di berbagai titik membuat pedagang dan pengunjung basah dan tak betah berlama-lama. “Ketika hujan seperti sekarang, atap itu semua bocor. Airnya masuk ke mana-mana,” katanya kepada vox, Selasa (02/12).
Kondisi itu membuat banyak pedagang memilih kembali ke lokasi lama di pinggir jalan, meski berisiko digusur. “Masih mending di pinggir jalan. Walaupun hujan, masih ada satu dua orang yang berhenti. Kalau di Langlangbuana, sudah tidak layak,” ucap Jakor menegaskan.
Lebih menyakitkan lagi, janji perbaikan yang dilontarkan pejabat daerah tak kunjung ditepati. Jakor mengingat janji Asda 2 sebelumnya yang berkomitmen menambah 100 kanopi. “Dulu dijanjikan akan ada penambahan 100 kanopi, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Kami sudah menunggu tujuh bulan,” katanya. Yang terjadi justru perbaikan ala kadarnya tanpa koordinasi dengan paguyuban. “Yang diperbaiki cuma dicat pagar dan tiang. Atap yang rusak hanya diikat lagi. Itu mah dua hari juga rusak lagi,” ujarnya.
Ia mencontohkan tempat lain seperti Puspa Taman Kota dan Puspa Siliwangi yang jauh lebih layak. Di sana pedagang tidak khawatir kehujanan dan mendapatkan penerangan yang cukup. “Kalau dibandingkan dengan Puspa lain, Langlangbuana itu jauh dari layak,” kata Jakor.
Harapan para pedagang sebenarnya sederhana: fasilitas yang manusiawi agar bisa bekerja. “Kami mohon difasilitasi dengan layak. Pemerintah dulu menempatkan kami ke sini dengan janji akan membantu semaksimal mungkin. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada,” ujarnya. Bahkan dukungan aktivitas yang dulu dijanjikan seperti hadirnya BPJS atau layanan Capil di kawasan itu tidak pernah terealisasi. “Akhirnya aktivitas pagi nggak ada, sore juga sepi. Sudah satu tahun setengah kami bertahan, rasanya tinggal nunggu kehancuran,” kata Jakor.
Puspa Langlangbuana kini berdiri sebagai monumen dari janji tak ditepati. Pedagang menunggu, berharap, dan bertanya apakah pemerintah benar memakai kata “pemberdayaan” sebagai komitmen, atau hanya sebagai retorika untuk memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Yang mereka minta bukanlah proyek besar atau acara seremonial. Mereka hanya ingin ruang yang tidak bocor, tidak kumuh, dan tidak ditinggalkan oleh mereka yang pernah berjanji.***
Tinggalkan Balasan