Oleh: Asep Susan Sonjaya Suparman
KUNINGAN, (VOX) – Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan merilis data pertumbuhan ekonomi daerah yang menembus dua digit, mencapai 10,42 persen pada Triwulan II tahun 2025, banyak pihak merasa bangga. Angka itu menunjukkan arah yang jelas, ekonomi Kuningan sedang bangkit.
Namun tiba-tiba, muncul pernyataan dari Ketua DPRD Kuningan yang menilai bahwa data tersebut “tidak sejalan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat di bawah.”
Komentar itu mungkin tampak sederhana, tapi maknanya dalam apakah persepsi pribadi kini lebih dipercaya daripada data resmi negara, Kita perlu mengingat, BPS bukan lembaga politik, bukan pula institusi yang bisa diminta “menghias data.”
Setiap angka yang mereka keluarkan adalah hasil perhitungan ilmiah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mencakup pertanian, industri, perdagangan, jasa, hingga pariwisata. Mereka bekerja dengan metodologi nasional, yang sama dipakai di seluruh Indonesia.
Jadi ketika BPS Kuningan menyebut pertumbuhan ekonomi mencapai 10,42 persen, itu bukan karangan. Itu hasil kerja, hasil penghitungan, hasil lapangan.
Mari kita lihat data:
- Triwulan I 2025: 9,76%
- Triwulan II 2025: 10,42%
- Bandingkan dengan tahun sebelumnya, 2024, yang hanya mencatat 6,17% dan 3,46%.
Kenaikan tajam ini menunjukkan ada pergerakan ekonomi riil, bukan ilusi.
Lonjakan ini datang dari berbagai sektor, pertanian yang kembali produktif, UMKM yang pulih, hingga pariwisata yang menggeliat.
Apakah semua masyarakat sudah merasakannya? Tentu belum. Tapi ketimpangan rasa bukan alasan untuk menolak fakta. Saya paham, politisi punya hak untuk mengkritik. Tapi ada batas antara kritik yang cerdas dan komentar yang sembrono. Meragukan data BPS tanpa dasar ilmiah sama saja dengan meragukan kerja negara sendiri.
Apalagi jika komentar itu dilempar tanpa upaya tabayun tanpa konfirmasi ke BPS, tanpa membaca laporan metodologi. Sikap seperti ini justru bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang kredibel.Kalau bukan data BPS yang dijadikan rujukan, lalu siapa?Media sosial? Persepsi jalanan? Atau bisikan politik?
Kita sering salah paham dalam membaca data ekonomi.Pertumbuhan ekonomi bukan berarti semua orang langsung sejahtera. Ia adalah arah pergerakan.
Seperti panah yang menunjukkan ke mana daerah ini bergerak maju atau mundur. Ketika angkanya positif dan meningkat, itu artinya roda ekonomi berputar, walau mungkin belum semua bisa menikmati hasilnya. Menolak data hanya karena belum merata sama saja dengan menolak proses pembangunan itu sendiri.
Sebagai wakil rakyat, DPRD seharusnya menggunakan data resmi ini untuk memperkuat kebijakan publik. Gunakan untuk mengevaluasi sektor mana yang perlu disokong lebih besar, bukan malah menyebarkan keraguan tanpa dasar. Kritik tanpa riset hanya akan mengaburkan arah dan memecah fokus publik. Padahal, di tengah momentum pemulihan ekonomi ini, yang kita butuhkan adalah kolaborasi, bukan saling menyangkal.
Kuningan sedang berlari.BPS sudah memberikan peta. Pemerintah dan masyarakat sudah bekerja keras di lintasan ini. Maka, sebelum menyimpulkan bahwa angka itu “tidak nyata,” cobalah membaca ulang data dan metodologinya. Karena sering kali, yang salah bukan datanya tapi cara kita membacanya.***
Tinggalkan Balasan