VOXPOPULI.CO.ID Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Frontal berencana menggelar demonstrasi di depan Kantor Pendopo Bupati Kuningan pada Senin, 26 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB. Dalam aksi tersebut, massa berencana menyuarakan tuntutan penutupan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan.
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menyampaikan bahwa rencana aksi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap keamanan pangan, tata kelola anggaran, serta pelaksanaan program MBG. Pihaknya meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap keselamatan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat program.
Dalam pernyataan tertulis bertanggal 23 Oktober 2026, Uha mengajak berbagai elemen masyarakat Kabupaten Kuningan untuk bergabung dalam aksi tersebut.
Menurut Frontal, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara tepat dan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan.
Salah satu alasan yang disampaikan LSM Frontal adalah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan makanan yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Frontal menilai aspek higienitas, sanitasi, pengolahan, dan distribusi makanan perlu mendapat pengawasan ketat.
Organisasi tersebut khawatir lemahnya pengawasan keamanan pangan dapat membahayakan siswa yang menjadi penerima manfaat MBG.
Atas dasar itu, Frontal menuntut penutupan seluruh dapur MBG di Kabupaten Kuningan. Tuntutan tersebut merupakan sikap organisasi yang akan disuarakan dalam demonstrasi mendatang.
Namun, klaim mengenai kejadian keracunan, penyebabnya, serta keterkaitannya dengan pelaksanaan program perlu merujuk pada keterangan resmi instansi berwenang dan hasil pemeriksaan yang dapat diverifikasi.
Selain persoalan keamanan pangan, LSM Frontal juga menyoroti penggunaan anggaran negara untuk program MBG. Mereka menilai anggaran yang dialokasikan perlu dievaluasi agar tidak mengurangi perhatian terhadap sektor fundamental, seperti pendidikan, kesejahteraan guru, pelayanan kesehatan dasar, dan perlindungan sosial.
Frontal turut meminta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kemitraan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut organisasi tersebut, audit dan pengawasan menyeluruh diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan serta mencegah potensi penyimpangan.
Adapun dugaan penggelembungan harga atau manipulasi dalam proses verifikasi kemitraan yang disebut dalam pernyataan Frontal perlu dibuktikan melalui dokumen pemeriksaan dan keterangan lembaga berwenang. Dugaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti tanpa hasil pemeriksaan yang sah.
Dalam rencana aksi tersebut, LSM Frontal juga berharap Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Frontal berharap pemerintah daerah dapat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, khususnya terkait pengawasan keamanan pangan dan perlindungan siswa di Kabupaten Kuningan.
Uha Juhana menilai langkah pencegahan perlu menjadi prioritas agar pelaksanaan program yang menyasar anak sekolah tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.
LSM Frontal mengajak masyarakat, mahasiswa, pegiat pendidikan, serta berbagai kelompok sipil di Kabupaten Kuningan untuk ikut menyampaikan aspirasi dalam demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB di depan Pendopo Bupati Kuningan.
Tuntutan utama organisasi tersebut adalah penutupan seluruh dapur MBG di Kabupaten Kuningan. Selain itu, mereka mendorong transparansi anggaran, evaluasi tata kelola program, serta penguatan perlindungan terhadap anak-anak sekolah.
Rencana demonstrasi ini menjadi bagian dari penyampaian sikap LSM Frontal terhadap pelaksanaan MBG. Tanggapan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Badan Gizi Nasional mengenai tuntutan tersebut masih perlu diperoleh untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
(UGI)
Tinggalkan Balasan