VOXPOPULI.CO.ID – Massa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Ciremai menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Kabupaten Kuningan, Senin (5/10/2026). Aksi yang menuntut keterbukaan pemerintah terkait rencana pengembangan panas bumi atau geothermal tersebut sempat berlangsung ricuh hingga massa berhasil menerobos penjagaan dan masuk ke area Pendopo.
Massa aksi terdiri dari Serikat Rakyat Ciremai, BEM Universitas Kuningan (Uniku), BEM Universitas Islam Al-Ihya (Unisa), GMNI Kuningan, PMII Kuningan, ISIF Cirebon serta sejumlah elemen lainnya.
Sejak awal aksi, massa menyuarakan penolakan terhadap rencana pengembangan geothermal di kawasan Gunung Ciremai. Mereka meminta pemerintah membuka seluruh informasi terkait rencana tersebut, terutama menyangkut kajian lingkungan, keberlangsungan sumber mata air dan potensi dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat.
Situasi sempat memanas ketika Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Ir. Usep Sumirat, memberikan penjelasan mengenai isu geothermal di hadapan peserta aksi.
Ketegangan kemudian terjadi antara massa dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Massa akhirnya berhasil menerobos penjagaan dan masuk ke kawasan Pendopo Kuningan.
Massa kemudian bertahan di Pendopo sambil menunggu Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., yang sejak awal diminta hadir untuk menemui mereka secara langsung.
Tidak lama kemudian, Dian datang dan berdialog dengan massa yang telah menunggunya. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan aksi membacakan surat berisi enam poin tuntutan sekaligus meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan menandatangani tuntutan tersebut.
Dalam surat bertajuk “Tuntutan Aksi Tolak Geothermal Lindungi Ciremai”, massa menyatakan menolak secara tegas rencana pengembangan energi panas bumi di kawasan Gunung Ciremai yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, sumber mata air serta ruang hidup masyarakat.
Massa juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI menghentikan seluruh proses lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ciremai.
Mereka turut mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan dan DPRD untuk mengambil sikap yang jelas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat serta kelestarian Gunung Ciremai.
Selain persoalan geothermal, massa menuntut penghentian dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kuningan serta meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan secara serius dan terbuka.
Tuntutan berikutnya adalah transparansi penuh pemerintah dalam seluruh proses kebijakan, perizinan, kajian dan rencana pengembangan geothermal di Gunung Ciremai, termasuk membuka informasi yang berkaitan dengan kajian lingkungan dan kepentingan investasi.
Massa juga menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna, terbuka dan demokratis dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait masa depan Gunung Ciremai. Masyarakat, menurut mereka, harus memperoleh informasi, memiliki ruang menyampaikan pendapat serta ikut menentukan masa depan ruang hidupnya.
Kekhawatiran mengenai dampak pengembangan geothermal terhadap sumber daya air turut disampaikan salah seorang peserta aksi asal Cirebon, Fahmi.
Menurut Fahmi, persoalan di kawasan Gunung Ciremai tidak hanya menjadi kepentingan masyarakat Kuningan. Kondisi lingkungan Ciremai, menurutnya, juga berkaitan dengan wilayah di sekitarnya, termasuk Cirebon.
“Andaikan di Kuningan saja kekeringan karena pengeboran itu, maka Cirebon menjadi seperti apa,” ujar Fahmi saat diwawancarai di sela aksi.
Fahmi membenarkan kehadiran elemen dari Cirebon dalam aksi tersebut merupakan bagian dari kolaborasi bersama gerakan di Kuningan.
Saat ditanya apakah aspirasi serupa sebelumnya telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah di Cirebon, Fahmi mengatakan pihaknya memilih terlebih dahulu bergabung dalam aksi di Kuningan.
“Karena kita kolaborasi ke sini, akhirnya kita ke Kuningan terlebih dahulu,” ujarnya.
Namun, ia memastikan akan ada tindak lanjut setelah aksi di Kuningan.
“Insya Allah kita ada tindak lanjutnya,” kata Fahmi ketika ditanya mengenai kemungkinan aksi serupa di Cirebon.
Fahmi juga menyebut sejumlah wilayah yang berdasarkan informasi yang diketahui kelompoknya berkaitan dengan titik geothermal, di antaranya Pejambon, Sukamukti, Sangkanurip, Cibingbin dan Subang.
Meski sejumlah lokasi tersebut berada jauh dari Cirebon, ia menegaskan sikap kelompoknya tetap menolak pengembangan geothermal.
“Kita tetap menolak, apa pun itu geothermal itu kita tolak,” tegasnya.
Fahmi mengatakan kelompoknya telah melakukan kajian dengan mempelajari sejumlah jurnal dan referensi. Mereka juga berencana melakukan tindak lanjut dengan mendatangi kawasan yang berkaitan dengan Wilayah Kerja Panas Bumi.
“Kita sudah beberapa kajian seperti jurnal-jurnal dan lain-lain. Nanti tindak lanjutnya kita akan turun ke pusat-pusatnya WKP-WKP itu,” pungkas Fahmi.
Aksi tersebut kembali menempatkan rencana pengembangan geothermal Gunung Ciremai dalam sorotan. Massa menegaskan keterbukaan informasi, perlindungan sumber mata air dan keterlibatan masyarakat harus menjadi perhatian sebelum kebijakan yang menyangkut masa depan Gunung Ciremai diambil.***
Tinggalkan Balasan